SEANTERONEWS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) didesak untuk menunjukkan komitmen yang lebih konkret dalam memperbaiki sistem tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini mengemuka seiring komitmen efisiensi anggaran yang dideklarasikan pasca-terbongkarnya skandal kasus korupsi yang menjerat unsur pimpinan terdahulu lembaga tersebut.
Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud, menjelaskan bahwa pernyataan Kepala BGN Nanik S Deyang mengenai pemotongan anggaran operasional harus direalisasikan lewat kebijakan taktis yang logis di lapangan. Salah satu poin krusial yang membutuhkan penyesuaian adalah spesifikasi teknis pembangunan infrastruktur dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Irvan, pola standardisasi fisik gedung SPPG di wilayah perkotaan tidak dapat diterapkan begitu saja di daerah kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Di kawasan 3T, kepadatan murid relatif sedikit. Jika pemerintah tetap memaksakan pembangunan gedung dapur baru dari awal, hal itu sangat tidak efisien dari sisi kalkulasi anggaran,” ungkap Irvan kepada RMOL, Senin (8/6/2026).
Pemanfaatan Infrastruktur Eksisting Lebih Ekonomis
Irvan memandang, pendirian bangunan khusus SPPG di wilayah pelosok atau pulau terluar bukanlah urgensi mutlak karena jumlah anak penerima manfaat tidak sepadat di kawasan perkotaan. Langkah pembangunan fisik dinilai justru akan memperpanjang proses birokrasi dan menambah beban pengeluaran daerah.
Sebagai alternatif, Garuda Institute menyodorkan opsi pemanfaatan fasilitas sekolah yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah atau gedung serbaguna terdekat, untuk dialihfungsikan secara ekonomis menjadi dapur gizi.
“Optimalisasi kantin sekolah atau prasarana lokal yang sudah berdiri merupakan jalan keluar yang jauh lebih hemat secara finansial,” tambahnya.
Apabila formulasi adaptif ini dijalankan secara konsisten oleh BGN, potensi penghematan dana operasional ini secara kumulatif akan menekan beban fiskal APBN secara signifikan. Keuntungan taktis ini dipastikan dapat diperoleh tanpa harus mengorbankan standar mutu asupan nutrisi maupun mencoret kuota anak penerima manfaat program.
Menggerakkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Sekolah
Di luar aspek efisiensi anggaran negara, pengalihfungsian kantin sekolah sebagai unit penyedia makanan sehat juga diyakini membawa dampak domino yang positif bagi perekonomian lokal.
Langkah pemberdayaan ini akan mengamankan kelangsungan usaha para pedagang kecil yang selama ini menggantungkan mata pencahariannya di lingkungan sekolah. Pelibatan mereka dalam rantai pasok logistik lokal dinilai sebagai bentuk keadilan ekonomi masyarakat.
“Para pedagang mikro yang kesehariannya berjualan di sekolah tetap memiliki ruang untuk berusaha dan memperoleh penghasilan tetap secara langsung dari program prioritas kepresidenan ini,” pungkas Irvan.[]
