SEANTERONEWS.com – Komitmen kolektif dalam memberantas praktik korupsi kembali disuarakan secara tegas oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Dalam kunjungannya ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surakarta, ia mengingatkan bahwa korupsi sistemis merupakan ancaman paling nyata bagi masa depan dan kemajuan Indonesia.
Perlawanan terhadap kejahatan luar biasa ini harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mu’ti dalam ceramah keagamaan yang dihadiri oleh ribuan warga Muhammadiyah serta organisasi otonom ‘Aisyiyah se-Kota Surakarta di Gedung Dakwah Balai Muhammadiyah Surakarta.
Dalam pemaparannya, Mu’ti menyoroti relasi kuat antara tingkat korupsi dan kegagalan sebuah negara dengan merujuk pada literatur ekonomi-politik terkemuka, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson.
Buku tersebut membedah bagaimana institusi politik dan ekonomi yang bersifat “ekstraktif” di mana kekuasaan dan kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir elite melalui praktik korupsi menjadi penyebab utama runtuhnya banyak negara di dunia.
“Jadi tidak ada ceritanya sebuah bangsa yang korupsinya merajalela itu bisa sukses. Itu tidak ada,” tegas Mu’ti pada Senin (1/6/2026).
Secara ilmiah, negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi akan mengalami pelemahan hukum, penurunan investasi, dan hancurnya meritokrasi. Hal ini menghambat terciptanya inovasi serta kemakmuran yang merata bagi publik.
Lebih mendalam, Mu’ti mengaitkan fenomena sosiologis tersebut dengan tuntunan teologis di dalam Al-Qur’an. Kitab suci umat Islam berulang kali menginstruksikan manusia untuk mengkaji perjalanan sejarah bangsa-bangsa terdahulu guna mengambil pelajaran (ibrah).
Dari catatan sejarah peradaban manusia, keruntuhan imperium atau bangsa-bangsa besar di masa lampau tidak hanya disebabkan oleh goncangan militer atau krisis ekonomi semata. Faktor paling mendasar dari kejatuhan tersebut sering kali dipicu oleh krisis moral, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), serta hilangnya integritas di kalangan para pemimpin dan penyelenggara negara.
Atas dasar itulah, Mu’ti menekankan bahwa gerakan pemberantasan korupsi di lingkungan Muhammadiyah tidak boleh dipandang sebatas agenda formal kenegaraan. Bagi organisasi ini, perang melawan korupsi merupakan bagian integral dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadaban dan berkemajuan.
Merawat Kepercayaan Publik sebagai Modal Sosial
Di tengah meluasnya skeptisisme sosial, Mu’ti mengimbau seluruh warga Muhammadiyah agar tidak larut dalam sikap pesimistis terhadap kondisi bangsa. Sebaliknya, kader Muhammadiyah dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam mencontohkan nilai-nilai kejujuran, amanah, serta integritas moral di ruang publik.
Ia menilai tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap Muhammadiyah selama lebih dari satu abad merupakan aset berharga (social capital) yang wajib dijaga. Salah satu bukti nyata dari tingginya kepercayaan tersebut adalah banyaknya pengelolaan dana publik dan aset wakaf bernilai miliaran rupiah yang diserahkan masyarakat kepada persyarikatan.
“Di tengah era of mutual distrust atau era saling tidak percaya seperti sekarang ini, Muhammadiyah masih dipercaya mengelola wakaf yang nilainya miliaran rupiah. Hal itu bukan sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan hasil akumulasi modal sosial dan moral yang kita rawat bersama untuk terus berbuat baik,” jelasnya.
Untuk mempertahankan amanah besar tersebut, tata kelola organisasi Muhammadiyah di semua tingkatan harus terus menerapkan prinsip transparansi, profesionalisme, serta akuntabilitas yang tinggi. Integritas internal ini penting agar Muhammadiyah senantiasa memiliki legitimasi moral saat menyuarakan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Mu’ti berharap Muhammadiyah konsisten bertindak sebagai organisasi mandiri yang berkemajuan, sekaligus berfungsi sebagai uswah hasanah (teladan yang baik) dan qudwah bagi masyarakat luas dalam menegakkan kejujuran.
Melalui pendekatan dakwah yang adaptif dan berorientasi pada masa depan, Muhammadiyah diharapkan terus aktif mendorong terciptanya ekosistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari jerat korupsi.
