JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Komisi Nasional Pengendali Narkotika Tiongkok (National Narcotics Control Commission/NNCC) sepakat mengintensifkan operasi terpadu dan pertukaran data intelijen strategis. Langkah terkoordinasi ini diarahkan untuk melacak serta meruntuhkan sindikat peredaran narkotika terorganisasi yang beroperasi melintasi batas-batas negara.
Konsolidasi diplomasi penegakan hukum tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Wakil Sekretaris Jenderal NNCC Tiongkok, Lan Weihong, di Markas Besar Polri, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026).
Kolaborasi lintas yurisdiksi ini sebelumnya telah membuahkan hasil signifikan, yakni keberhasilan penggerebekan pabrik gelap (clandestine laboratory) sabu di wilayah Aceh. Operasi gabungan yang melibatkan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta sokongan data dari otoritas Tiongkok tersebut berhasil menyita sedikitnya 1,2 ton sabu siap edar.
Kapolri menyatakan bahwa pengungkapan berskala masif tersebut merupakan bukti efektivitas sinergi internasional. Pihaknya kini tengah memfokuskan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi dalang finansial dan jejaring pendukung logistik di balik fasilitas produksi narkotika di Aceh tersebut.
“Kolaborasi konkret ini akan terus kita tingkatkan demi menjaga stabilitas keamanan di tanah air sekaligus di kawasan Asia. Kami juga senantiasa siap mendukung penuh pemerintah Tiongkok dalam memetakan serta membongkar struktur jaringan besarnya,” tutur Suyudi di Mabes Polri.
Di samping klaster perkara Aceh, korps bhayangkara juga tengah mengembangkan penyelidikan terpisah terkait penyitaan armada kapal pengangkut di Medan, Sumatra Utara. Dari operasi penindakan itu, penyidik telah mengamankan seorang warga negara Malaysia yang teridentifikasi sebagai pemilik sarana transportasi laut tersebut.
Keterlibatan aset antarpulau dan aktor mancanegara ini kian menegaskan rumitnya rantai pasok kejahatan transnasional yang menuntut pembuktian hukum secara rigid dan berbasis bukti materiil.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal NNCC, Lan Weihong, menggarisbawahi bahwa Beijing dan Jakarta memiliki komitmen selaras dalam menutup ruang gerak sindikat narkotika regional. Ia menuturkan, NNCC telah memasok berkas informasi intelijen krusial kepada BNN sejak September 2026, yang kemudian menjadi pintu masuk pelacakan laboratorium gelap di Aceh.
“Tiongkok dan Indonesia menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya pemberantasan barang terlarang, terutama pada pilar penegakan hukum serta pengendalian jalur suplai,” jelas Lan.
Menurut Lan, mekanisme kemitraan bilateral yang adaptif terbukti ampuh memfasilitasi operasi tangkap tangan dan penyekatan alur penyelundupan barang haram. Ia menegaskan, otoritas Tiongkok siap memperkokoh kerja sama jangka panjang guna memutus rantai pasok narkotika sintetis, utamanya yang menyasar pangsa pasar di Asia Tenggara.
Pertemuan di Mabes Polri ini memantapkan posisi Indonesia dan Tiongkok dalam membangun benteng pertahanan hukum kawasan. Melalui integrasi teknologi forensik, pelacakan aset tindak pidana pencucian uang (asset tracing), dan penyelarasan data lapangan, kedua negara bertekad mempersempit ruang gerak kelompok kejahatan narkotika lintas benua.[]
