SEANTERONEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti ketimpangan yang mencolok antara tingginya risiko kebencanaan di Indonesia dengan kapasitas operasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Kepala BMKG dan Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/5/2026).
Erna menilai alokasi anggaran Basarnas saat ini belum proporsional. Dari total pagu Rp1,45 triliun, belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp49 miliar. Sementara itu, biaya pemeliharaan sarana prasarana serta sistem komunikasi menyerap anggaran hingga Rp511 miliar.
Kesenjangan Kapasitas dan Risiko
“Terdapat jarak yang sangat jauh antara risiko kebencanaan dengan kapasitas riil Basarnas. Belanja modalnya sangat kecil, sementara kebutuhan sarana penyelamatan di lapangan sangat besar,” ujar Erna.
Kritik ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti belum memadainya sarana prasarana serta inefektivitas sistem komunikasi. Lebih jauh, Erna juga menyinggung keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) rescuer yang dinilai tidak ideal.
“Bagaimana mungkin kita merealisasikan slogan Avignam Jagat Samagram (Semoga Selamatlah Alam Semesta) jika SDM penyelamat kita sendiri masih belum mencukupi,” tambahnya.
Kasus Bengkulu: Kebutuhan Kapal Berstandar Samudra
Erna memberikan contoh kondisi di daerah pemilihannya, Bengkulu, yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah ini memiliki tingkat risiko cuaca dan gelombang ekstrem yang sangat tinggi.
Saat ini, Basarnas di Bengkulu dinilai belum memiliki armada yang memadai. Kapal yang digunakan pun diklaim sebagai kapal limpahan dari Sumatera Barat yang kurang relevan dengan karakteristik gelombang tinggi Samudra Hindia.
“Kita membutuhkan kapal besar dengan panjang 60 meter. Karakter Samudra Hindia tidak bisa dihadapi hanya dengan kapal jenis viper,” tegasnya. Ia pun mendesak agar pengadaan sarana ke depan tidak lagi menggunakan asas pemerataan administratif, melainkan berbasis penilaian risiko (reassessment) tiap daerah.
Dorong Penguatan Sistem BMKG
Selain Basarnas, Erna juga memberikan atensi khusus kepada BMKG. Meski mengapresiasi kinerja serapan anggaran, ia meminta penguatan sistem meteorologi untuk meningkatkan keselamatan publik, terutama pada sektor penerbangan.
Erna menyoroti pentingnya kecepatan deteksi perubahan cuaca yang sering kali bersifat mendadak. Menurutnya, alat pembaca cuaca yang hanya memberikan data beberapa menit setelah perubahan terjadi sangat berisiko bagi keselamatan penerbangan.
“Di bandara, sering terjadi kegagalan mendarat (gagal landing) akibat perubahan angin yang mendadak. Saya minta BMKG mempercepat pembangunan automatic launcher outsourcing system di berbagai bandara yang rawan cuaca ekstrem agar risiko kecelakaan pesawat dapat diminimalisir,” pungkasnya.[]
