Di panggung publik, narasi tentang kedaulatan sumber daya alam kerap digemakan dengan lantang. Pemerintah secara konsisten menyuarakan semangat nasionalisme ekonomi, menegaskan bahwa era di mana Indonesia dijajah melalui ekspor bahan mentah telah berakhir. Namun, realitas di lapangan menghadirkan narasi yang berbeda.
Ketika perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) murni berupaya membangun fasilitas smelter dengan keringat, modal, dan dedikasi anak bangsa, kehadiran dan perlindungan negara justru terasa samar.
Sosok yang saat ini menjadi pusat perhatian atas paradoks kebijakan ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Di bawah arahannya, hilirisasi nikel memang berhasil disulap menjadi etalase megah kebangkitan industri nasional. Namun, di balik kemegahan tersebut, ada keresahan sosiologis yang mulai menjalar di kawasan lingkar tambang.
Dampak Sosial yang Terabaikan di Lingkar Tambang
Keresahan ini bukan milik kaum elite, melainkan jeritan rakyat biasa. Ekosistem ekonomi lokal yang selama ini bergantung pada roda industri mulai melambat. Para pedagang kecil mengeluhkan omzet yang merosot tajam, kontraktor lokal kehilangan kepastian proyek, hingga sopir hauling yang dihantui ketakutan armada mereka akan berhenti beroperasi.
Data dan realitas di berbagai daerah memperlihatkan situasi yang memprihatinkan:
Morowali Utara: Perlambatan aktivitas smelter memukul langsung denyut nadi ekonomi warga. Puluhan kios terancam gulung tikar akibat stagnasi operasional kontraktor dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja kontrak.
Kolaka, Sulawesi Tenggara: Ratusan masyarakat adat terpaksa turun ke jalan. Mereka menuntut aktivitas pertambangan dihidupkan kembali, mengingat lumpuhnya operasi tambang berbanding lurus dengan matinya ekonomi warga setempat.
Bantaeng, Sulawesi Selatan: Tekanan harga nikel dan lesunya permintaan global memaksa PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menghentikan operasionalnya, merumahkan pekerja tanpa ada kepastian kapan mereka akan dipanggil kembali.
Kabaena, Bombana: Lebih dari 800 pekerja harus menelan pil pahit terkena PHK imbas dari penghentian aktivitas tambang.
Di tengah situasi rentan ini, pemerintah justru mewacanakan pemangkasan produksi nasional dengan dalih menstabilkan harga global. Pertanyaan kritisnya: apakah kalkulasi kebijakan ini sudah menyertakan mitigasi terhadap dampak sosial masyarakat?
Di ruang rapat kementerian di Jakarta, rasionalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mungkin sekadar angka dan grafik statistik. Tetapi di akar rumput, pemangkasan itu diterjemahkan menjadi tragedi keseharian: cicilan kendaraan yang macet, anak-anak yang terancam putus kuliah, rumah makan yang sepi pembeli, dan kelumpuhan ekonomi pedesaan secara perlahan.
Pertaruhan PMDN dan Lemahnya Bantalan Negara
Hilirisasi saat ini telah bertransformasi bukan lagi sekadar urusan devisa negara, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat kawasan tambang. Ironisnya, di tengah badai industri ini, perusahaan nasional murni justru berdiri di posisi yang paling rentan.
Salah satu contoh nyata adalah Ceria Group melalui proyek “Smelter Merah Putih” di Kolaka. Sebagai PMDN murni, sekaligus berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional, entitas ini adalah simbol perlawanan modal lokal di tengah kepungan dominasi modal asing.
Sayangnya, perlindungan negara terhadap industri nasionalnya sendiri masih dipertanyakan. Perusahaan asing memiliki privilese yang sulit ditandingi: bantalan modal raksasa dari korporasi global, kemudahan akses pendanaan dari bank internasional, serta ekosistem rantai pasok lintas negara yang membuat daya tahan mereka jauh lebih panjang.
Sebaliknya, PMDN harus bertarung sendirian, mengatur napas agar tidak kolaps di tengah jalan. Jika bukan negara yang turun tangan memberikan afirmasi dan insentif kelangsungan usaha, kepada siapa lagi industri nasional ini harus bersandar?
Mendefinisikan Ulang Makna Nasionalisme
Negara kerap tampil garang ketika berbicara tentang kedaulatan ekonomi. Namun, saat “Smelter Merah Putih” benar-benar membutuhkan sokongan riil, dukungan yang diberikan terasa tidak sebanding dengan risiko kerugian dan tantangan operasional yang mereka tanggung.
Nasionalisme berisiko merosot menjadi sekadar jargon kosong jika kehilangan keberpihakannya pada entitas lokal. Nasionalisme sejati tidak berhenti pada kebijakan melarang ekspor material mentah. Lebih dari itu, esensi kebangsaan adalah memastikan anak bangsa tidak tumbang saat mencoba membangun peradaban industri di tanah airnya sendiri.
Jika tren ini dibiarkan—di mana perusahaan lokal semakin melemah, masyarakat lingkar tambang kehilangan mata pencaharian, sementara korporasi asing tetap melenggang berkat kekuatan kapitalnya—maka sejarah akan mencatat sebuah ironi kelam dalam perjalanan hilirisasi Indonesia.
Jangan sampai, negara terlalu sibuk meneriakkan slogan Merah Putih di panggung global, tetapi pada saat yang sama gagal menjaga dan melindungi rakyat serta industri nasional yang sedang berdarah-darah memikul Sang Saka di pundak mereka.
