Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melontarkan kritik tajam terhadap dampak satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Dalam diskusi peluncuran buku berjudul “Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia: Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi” pada Minggu (26/4/2026), Bhima menyebut era Jokowi telah membuka jalan bagi lahirnya fasisme di Indonesia.
Menurut Bhima, kondisi politik saat ini bukan lagi sekadar tantangan melawan otokrasi atau otoritarianisme, melainkan menghadapi ancaman yang lebih sistemik.
“Saya mau kasih tahu teman-teman semuanya, kenapa Prabowo harus berterima kasih kepada Jokowi? Karena Jokowi lah sebenarnya yang memberikan jalan lahirnya fasisme.
Jadi yang kita lawan bukan lagi pemerintahan otokrat, otoritarianisme, tapi fasis,” ujar Bhima dalam diskusi yang disiarkan kanal YouTube Satu Visi Utama tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Bhima mengenang pesan mendalam dari ekonom senior almarhum Faisal Basri. Ia menceritakan bahwa sebelum wafat, Faisal Basri sempat memberikan peringatan dini terkait arah perpolitikan dan ekonomi nasional.
“Salah satu yang saya ingat dari almarhum Faisal Basri, yang mengingatkan begini: ‘Kalau saya sudah tidak ada, Bim, generasi kamu akan melihat bahwa kegagalan generasi-generasi tua yang menikmati di era Jokowi itu akan berakhir pada fasisme’. Jadi sebelum meninggal, beliau sudah ingatkan bahwa yang akan dihadapi adalah fasisme,” ungkap Bhima.
Bhima menilai bahwa suburnya fasisme di Indonesia tidak lepas dari praktik rente dan ketimpangan ekonomi yang terus dipupuk selama sepuluh tahun terakhir.
Ia menyoroti fenomena “militerisasi” dalam ranah sipil, seperti pelibatan militer dalam urusan domestik, sebagai indikator pergeseran tersebut.
Tak hanya itu, Bhima memaparkan data disparitas kekayaan yang kian melebar. Ia mencatat bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia mencapai titik yang mengkhawatirkan.
“Jokowi memupuk ketimpangan lewat rente. Dalam 10 tahun terakhir, 50 orang yang paling kaya kekayaannya terus melesat. Bahkan di tahun 2024, kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 50 juta rakyat Indonesia. Pada tahun 2026, kekayaan mereka kini setara dengan 55 juta rakyat Indonesia,” jelas Bhima.
Ia menyimpulkan bahwa kegagalan dalam meredam ketimpangan ini menjadi faktor utama yang memicu munculnya ideologi fasis dalam struktur pemerintahan, yang dinilainya telah terbentuk dari akumulasi kebijakan selama dua periode kepemimpinan Jokowi.[]
