Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, melayangkan kritik tajam terkait komitmen pemerintah dalam membenahi transportasi publik. Ia menagih janji politik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya sempat menggaungkan subsidi penuh bagi angkutan umum di kota-kota besar.
Menurut Djoko, penguatan transportasi massal bukan sekadar urusan mobilitas, melainkan instrumen krusial untuk menekan pemborosan energi dan menjaga daya beli masyarakat kelas bawah.
Darurat Konsumsi BBM di Sektor Transportasi
Urgensi pembenahan ini diperkuat oleh data Kementerian ESDM tahun 2025 yang menunjukkan bahwa sektor transportasi merupakan konsumen bahan bakar minyak (BBM) terbesar di Indonesia. Sektor ini menyerap 52 persen atau setara 276,6 juta barel dari total konsumsi nasional.
Ironisnya, distribusi subsidi BBM masih dinilai salah sasaran. Merujuk pada tren data historis, mayoritas subsidi justru dinikmati oleh kendaraan pribadi (mobil dan motor), sementara angkutan umum hanya menyerap porsi yang sangat kecil, yakni sekitar 3 persen.
Angkutan Daerah Berada di Titik Nadir
Djoko mengungkapkan potret buram transportasi di pelosok negeri. Saat ini, angkutan pedesaan yang masih beroperasi aktif di seluruh Indonesia diperkirakan hanya tersisa 5 persen. Kondisi ini menciptakan lubang aksesibilitas yang memicu krisis multidimensi, mulai dari ekonomi hingga pendidikan.
“Meredupnya eksistensi transportasi umum adalah alarm peringatan bagi munculnya krisis kesehatan hingga pendidikan generasi masa depan. Tanpa angkutan yang terjangkau, masyarakat kecil terbebani biaya hidup yang tinggi hanya untuk berpindah tempat,” jelas Djoko pada Selasa (31/3/2026).
Ia juga menyayangkan sikap para kepala daerah yang dinilai minim inisiatif. Hingga kini, baru sekitar 8 persen atau 42 dari 514 pemerintah daerah yang berinisiatif mengalokasikan APBD untuk transportasi modern melalui skema Buy The Service (BTS). Selebihnya, kebijakan daerah sering kali lebih condong pada pengadaan mobil dinas pejabat ketimbang memprioritaskan “mobil rakyat”.
Dorongan Elektrifikasi dan Inpres Transportasi
Sebagai solusi strategis, Djoko mendorong pemerintah untuk memprioritaskan elektrifikasi pada lini transportasi umum, termasuk di kawasan transmigrasi dan daerah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman). Langkah ini dianggap lebih bijak daripada sekadar memberikan subsidi kendaraan listrik pribadi.
Guna mengikat komitmen pusat dan daerah, Djoko mendesak penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Transportasi Umum. Hal ini dipandang setara pentingnya dengan Inpres Jalan Daerah atau Inpres Irigasi yang telah ada sebelumnya.
“Sudah saatnya Inpres Transportasi Umum diterbitkan menuju Indonesia Emas 2045. Ini adalah instrumen krusial untuk membangkitkan urat nadi mobilitas warga dan memastikan layanan yang aman serta terjangkau di seluruh pelosok negeri,” pungkasnya.[]
