JAKARTA – Dinamika persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi Gibran Rakabuming Raka dinilai kembali membuka persoalan krusial dalam sistem demokrasi nasional. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti bahaya personalisasi kekuasaan dan praktik politik bayangan (shadow politics) yang dijalankan mantan penguasa dari luar sistem formal.
Didik menilai polemik ini tidak hanya tertuju pada figur Gibran, melainkan memperlihatkan bagaimana jejaring kekuasaan informal mantan presiden masih berupaya mencampuri arah kebijakan negara.
“Sidang MK dan pembuktian kebohongan ini membuka tabir manipulasi dan perangai politik Jokowi selama ini. Kita cendekiawan perlu membuat analisis tentang perilaku politik Jokowi di dalam sistem politik,” ujar Didik dalam keterangannya.
Merusak Tatanan dan Ancaman Dualisme Rezim
Didik memaparkan bahwa pelemahan demokrasi di Indonesia telah berlangsung masif dalam kurun lima tahun terakhir. Menurutnya, aturan main dan wibawa institusi hukum sengaja dilonggarkan demi mengakomodasi ambisi politik pribadi.
Ia mencontohkan manuver perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang sempat bergulir kencang, namun akhirnya kandas setelah dihalangi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Kekuatan informal tersebut kemudian dinilai terus bergerak mengendalikan pos-pos kekuasaan sebelum akhirnya disapu oleh gelombang perombakan kabinet.
Dualisme Kekuasaan Formal dan Pengaruh Luar
Didik menengarai bahwa pascakegagalan amendemen masa jabatan, Jokowi beralih memainkan pengaruh dari balik layar melalui penempatan figur-figur loyalis di kementerian strategis, pimpinan kepolisian, hingga otoritas komunikasi publik.
Dampaknya, pemerintahan yang berjalan sempat terbelah dalam dua kendali antara pemegang mandat resmi dan kekuatan informal di luar istana.
“Pemerintahan sekarang juga tidak luput dari praktik shadow politics Jokowi sehingga selama dua tahun terakhir ini terjadi dualisme kekuasaan, yang satu legal dan formal dan yang satu lagi lewat makhluk halus dari luar,” tegas Didik.
Reshuffle Kabinet Putus Rantai Pengaruh Asing
Di tengah ancaman polarisasi tersebut, Didik menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang merombak jajaran menteri dan pejabat tinggi negara. Kebijakan ini dipandang sebagai momentum pembersihan anasir kekuasaan bayangan dari tubuh eksekutif.
“Jadi sudah benar Presiden Prabowo melenyapkan shadow politics Jokowi dan menghilangkan keraguan masyarakat akan adanya dualisme kekuasaan. Kini kekuasaan yang formal tidak lagi menjadi bayang-bayang kekuasaan Jokowi,” ungkapnya.
Langkah tegas kepala negara dinilai penting untuk memulihkan kedaulatan sistem presidensial agar kendali pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden yang tengah menjabat.
Bahaya ‘Democratic Backsliding’ bagi Masa Depan
Lebih lanjut, Didik menyoroti rekayasa aturan ambang batas usia calon wakil presiden di MK sebagai potret nyata kemunduran demokrasi (democratic backsliding). Manipulasi hukum demi meloloskan kepentingan keluarga dinilai telah mengikis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Ia mengimbau kalangan akademisi, mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil (civil society) untuk bersatu mencegah agar perilaku politik semacam ini tidak menjadi preseden bagi kepemimpinan di masa mendatang.
“Jika preseden ini terus terjadi, maka jangan harap demokrasi menjadi sehat. Dengan praktik shadow politics seperti itu, demokrasi Indonesia akan menjadi compang-camping,” pungkas Didik.[]
