SEANTERONEWS.com — Ribuan buruh dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026), menuntut revisi kebijakan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang dianggap merugikan pekerja.
Aksi ini dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah organisasi buruh lainnya. Massa buruh diperkirakan datang dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Bandung hingga Majalengka, bahkan akan melakukan konvoi sepeda motor sebelum tiba di Jakarta. Mureks
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa tuntutan utama mereka adalah revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 agar disesuaikan dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yakni sekitar Rp 5,89 juta per bulan, serta menerapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di atas KHL tersebut.
Selain itu, buruh juga mendesak revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2026 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat. Mereka menilai SK Gubernur terkait UMSK di 19 kabupaten/kota itu tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati/Wali Kota dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Said Iqbal, penetapan UMSK yang diubah oleh Gubernur Dedi Mulyadi dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan karena gubernur tidak seharusnya menghapus ataupun mengurangi rekomendasi yang telah diberikan.
Aksi unjuk rasa ini juga dilatarbelakangi oleh penolakan buruh terhadap UMP DKI Jakarta 2026 yang dinilai terlalu rendah dibanding KHL, sehingga dinilai tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja ibu kota. detikfinance
Sebagian buruh sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap penetapan UMP DKI dan UMSK Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya hukum selain aksi massa.
Sampai siang ini, arus massa masih berlangsung dengan tertib, dibarengi pengamanan aparat gabungan yang disiagakan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kawasan Monas dan sekitarnya.
Warga dan pengemudi di sekitar kawasan pusat ibu kota mengalami sedikit kemacetan akibat akumulasi massa, namun belum ada laporan besar yang membahayakan keselamatan umum. tirto.id
Beberapa perwakilan buruh sempat mencoba bertemu dengan pejabat Istana untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, namun negosiasi belum mencatat hasil final saat berita ini ditulis.
Aksi ini kembali menegaskan ketegangan antara kebijakan pemerintah daerah soal upah minimum dengan tuntutan kesejahteraan pekerja yang semakin menuntut standar hidup layak.[]
