SEANTERONEWS.com — Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi. Keputusan tersebut juga berlaku bagi dua mantan direktur lainnya, yaitu Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, yang turut terjerat kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara.
Pemberian rehabilitasi ini dilakukan setelah DPR menerima berbagai aspirasi masyarakat, kemudian melakukan kajian melalui komisi terkait dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Kajian tersebut menjadi landasan pemerintah dalam mempertimbangkan pemulihan hak-hak ketiganya.
Pihak Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan bahwa keputusan ini diambil melalui proses pembahasan mendalam bersama para ahli hukum. Hasil analisis hukum kemudian dibawa ke rapat terbatas di Istana sebelum Presiden menetapkan rehabilitasi secara resmi.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum juga menegaskan bahwa proses rehabilitasi telah diverifikasi sesuai dengan prosedur konstitusional. Pertimbangan Mahkamah Agung menjadi salah satu dasar penting dalam penerbitan Keputusan Presiden tersebut.
Usai diumumkannya rehabilitasi, kuasa hukum Ira Puspadewi langsung mendatangi KPK untuk menanyakan tindak lanjut administrasi. Ia berharap pemulihan martabat kliennya segera diikuti proses pembebasan setelah lembaga terkait menerima dokumen Keppres.
Di tengah keputusan ini, muncul pula pro dan kontra dari sebagian masyarakat. Meski vonis atas kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap, perdebatan mengenai pertimbangan pemberian hak prerogatif presiden tetap mengemuka.
Namun bagi pemerintah, langkah rehabilitasi dianggap sebagai upaya menegakkan prinsip keadilan sekaligus memulihkan nama baik pihak yang dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan pemulihan status hukum.[]
