Tunggu Kejelasan Sebelum Proses Hukum Dilanjutkan
seanteronews.com – Pengamat politik Muhammad Gumarang menyatakan bahwa gugatan pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo sebaiknya ditunda, hingga pengadilan memberikan putusan resmi mengenai keaslian ijazah yang sedang disengketakan. Kasus ini dianggap masih belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilanjutkan secara prosedural.
Menurut Gumarang, secara hukum, penyidikan di Polda Metro Jaya tidak bisa dijadikan penentu utama karena didasarkan hanya pada hasil uji forensik—yang sifatnya relatif dan bukan putusan pengadilan. Sementara itu, gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Solo dianggap tidak tepat karena bukan berada dalam kewenangan absolut lembaga tersebut.
Proses Hukum Saat Ini dan Risiko yang Muncul
Saat ini, laporan tentang pencemaran nama baik sudah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Beberapa figur publik seperti Abraham Samad dan Roy Suryo menjadi pihak yang dilaporkan, menggunakan dasar pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE.
Gumarang memperingatkan bahwa langsung memproses laporan tersebut tanpa ada putusan pengadilan bisa memicu ketegangan politik dan potensi pelanggaran hak asasi. Ia juga menilai bahwa hal ini tidak membantu substansi masalah, yakni verifikasi dokumen akademik Jokowi.
Tuntutan untuk Keterbukaan di Ruang Hukum
Gumarang menyarankan agar semua pihak—termasuk universitas, Kemdikbudristek, dan saksi ahli—dilibatkan secara transparan dalam proses pengadilan mendatang. Dengan begitu, penilaian atas ijazah tersebut bisa dilihat dari berbagai perspektif secara terbuka dan kredibel.[]
