NASIONAL

Sidang Etik Eko Hadi: Diberhentikan Tidak Hormat, Akui Menyesal, hingga Bakal Lakukan Banding

Sidang etik kedua kedua dilakukan Polri kepada Irjen Eko Hadi Santoso terkait keterlibatannya dalam dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan kepada Presiden P...
Cetak / PDF
62views

JAKARTA — Sidang etik kedua kedua dilakukan Polri kepada Irjen Eko Hadi Santoso terkait keterlibatannya dalam dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan kepada Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri tersebut memutuskan Eko Hadi mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.

Meski mendapat sanksi PTDH, Eko Hadi disebutkan akan mengajukan banding atas hasil yang diputuskan majelis.

Selain itu, Eko Hadi juga terungkap mengungkapkan permintaan maaf dan menyesal telah melakukan penyadapan ilegal.

“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam kepada wartawan usai sidang yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 November 2026.

Sidang Etik Eko Hadi Berlangsung Sembilan Jam

Sidang etik terhadap Eko Hadi berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.

Dalam persidangan tersebut, majelis memeriksa sembilan saksi, termasuk saksi yang meringankan atas permintaan Eko.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal atau illegal access berupa penyadapan menggunakan akses maupun perangkat teknologi milik Polri.

“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access,” terang Trunoyudo pada hari yang sama.

“(EHS) Melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural,” imbuhnya.

Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Keempat tersangka itu ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yaitu Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sendiri ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Adapun Slamet Ulliandi belum ditahan karena masih dalam masa pemulihan kesehatan.

Menurut keterangan dari kepolisian, penyadapan tersebut dilakukan sejak 2025 dan terbongkar pada akhir Oktober 2026 saat ada perintah menghapus hasil sadapan.(*)

✦ Bagaimana perasaan Anda tentang berita ini? 19 reaksi

Prakiraan Cuaca

Sumber: BMKG / Open-Meteo
Banda Aceh 23:00
29° Berawan
75% 10.5 km/j
Medan 00:00
26° Hujan Sedang
90% 4.8 km/j
Jakarta Pusat 00:00
28° Hujan Ringan
77% 1.2 km/j
Cari & pilih kota untuk melihat cuaca. Data di-cache agar ringan.

Related Posts