BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh bersama seluruh jajaran Polres dan Polresta sukses membongkar 38 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam operasi besar selama hampir sebulan ini, polisi menangkap 45 tersangka serta menyita puluhan ton BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil.
Pengungkapan ini merupakan buah dari pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), yang menjadi salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengawal distribusi energi nasional.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menjelaskan, operasi ini melibatkan tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud), hingga Satreskrim di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
“Selama 28 hari operasi, mulai 19 Oktober hingga 15 November 2026, kami berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Irjen Pol. Ruddi Setiawan dalam konferensi pers di Mapolda Aceh. Selasa, 17/11/2026.
Dari tangan ke-45 tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti bernilai besar :
- 61 ton BBM bersubsidi atau setara dengan 61.388 liter.
- 30 unit kendaraan bermotor roda empat dan roda enam yang dimodifikasi atau digunakan untuk mengangkut BBM ilegal.
Kapolda menegaskan bahwa praktik penyelewengan dan perdagangan ilegal BBM bersubsidi sangat merugikan keuangan negara sekaligus merampas hak masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, kepolisian berkomitmen penuh memastikan subsidi pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran.
Para tersangka kini dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Menutup keterangannya, Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengingatkan para pengelola SPBU dan pelaku usaha agar tidak bermain-main dengan distribusi BBM bersubsidi. Ia juga mengajak warga Aceh untuk aktif mengawasi dan melapor jika melihat kejanggalan di lapangan.
“Jika menemukan dugaan penimbunan atau perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal, segera laporkan ke layanan Call Center Polri 110 yang bebas pulsa. Kepedulian masyarakat sangat membantu kami menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran,” pungkasnya.[]











