HUKUM

Irjen Eko Hadi Santoso Dijatuhi PTDH, Ajukan Banding

Majelis KKEP Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Eko menyatakan akan mengajukan banding.
Cetak / PDF
88views

JAKARTA – Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam persidangan etik terkait dugaan penyalahgunaan akses teknologi kepolisian pada perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi vonis pemecatan tersebut, Eko menyatakan akan menempuh upaya banding.

Putusan sidang diumumkan langsung oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam. Ia menyampaikan bahwa majelis KKEP menjatuhkan dua jenis hukuman sekaligus terhadap terduga pelanggar berinisial EHS tersebut, yakni sanksi etika dan sanksi administratif.

“Sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.

“Terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan perbuatan tercela,” jelasnya.

Ajukan Banding, Putusan KKEP Masih Diuji di Tahap Lanjutan

Kendati majelis telah membacakan putusan PTDH, Irjen Eko Hadi Santoso memilih memanfaatkan hak hukumnya di internal kepolisian dengan menyatakan banding.

“Atas putusan ini, EHS menyatakan banding,” ujar Trunoyudo.

Langkah banding tersebut berarti sanksi pemecatan yang dibacakan di tingkat sidang KKEP belum menjadi keputusan akhir yang berkekuatan tetap secara administratif, karena masih harus melalui proses pemeriksaan komisi banding di lingkungan Polri.

Persidangan Berlangsung Sembilan Jam dan Periksa Sembilan Saksi

Sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso berlangsung maraton di lingkungan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Selasa (17/11/2026). Persidangan digelar sekitar sembilan jam sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 18.00 WIB, dengan memeriksa sembilan orang saksi termasuk satu saksi meringankan yang dihadirkan atas permintaan pihak terduga pelanggar.

Dalam persidangan tersebut, majelis menguji dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakpatuhan terhadap prosedur, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal terhadap perangkat dan sistem teknologi milik Polri khususnya sistem di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Proses Pidana Berjalan Terpisah, Kembali Ditahan di Mako Brimob

Usai sidang etik berakhir, Eko Hadi yang terlihat mengenakan pakaian tahanan berwarna biru langsung dibawa kembali ke Markas Komando (Mako) Brimob di Depok untuk melanjutkan masa penahanan dalam perkara pidana yang ditangani Bareskrim Polri.

Selain mengawal proses etik, Polri turut mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain terkait penggunaan maupun penerimaan informasi dari hasil akses ilegal tersebut. Publik pun diingatkan bahwa sidang KKEP hanya menyangkut pertanggungjawaban disiplin dan profesi anggota Polri, sedangkan pembuktian unsur tindak pidana tetap berjalan secara terpisah dan independen di jalur penyidikan serta peradilan pidana.

Putusan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso sekaligus menyoroti ketatnya pengawasan internal Polri terhadap otoritas pemegang akses teknologi penyadapan, sementara publik kini menantikan kelanjutan sidang banding etik maupun perkembangan penyidikan pidananya secara terbuka.[]

✦ Bagaimana perasaan Anda tentang berita ini? 24 reaksi

Prakiraan Cuaca

Sumber: BMKG / Open-Meteo
Banda Aceh 08:00
26° Berawan
89% 3.9 km/j
Medan 09:00
24° Berawan
98% 2 km/j
Jakarta Pusat 09:00
26° Berawan
87% 1.3 km/j
Cari & pilih kota untuk melihat cuaca. Data di-cache agar ringan.

Related Posts