JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja kini mencakup seluruh siklus perjalanan karier seseorang dimulai sejak proses pencarian kerja dan rekrutmen, masa pemagangan, selama terikat hubungan kerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir. Prinsip perlindungan menyeluruh tersebut menjadi fondasi utama implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menghadiri kegiatan Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menekankan bahwa kehadiran negara tidak boleh menunggu pekerja menghadapi sengketa di tempat kerja, melainkan harus menjamin pintu masuk dunia kerja berlangsung adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan pencari kerja.
“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah.
Berantas Lowongan Fiktif, Percaloan, dan Diskriminasi Rekrutmen
Pada fase sebelum bekerja, pemerintah menempatkan keterbukaan informasi dan kewajiban pelaporan lowongan kerja sebagai instrumen pencegahan terhadap praktik percaloan, penipuan, maupun penyebaran lowongan fiktif. Setiap tahapan penempatan tenaga kerja diwajibkan berjalan secara adil, objektif, transparan, dan nondiskriminatif.
Afriansyah menjelaskan bahwa kesempatan memasuki pasar kerja harus terbuka setara bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang, dengan perhatian khusus bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta penduduk di wilayah tertinggal agar akses pekerjaan tidak hanya berputar pada kalangan yang memiliki jejaring maupun informasi lebih mudah.
Pemagangan Maksimal Enam Bulan dan Dilarang Gantikan Pekerja Rutin
Di luar urusan rekrutmen, UU Pelindungan Ketenagakerjaan memperketat aturan penyelenggaraan program pemagangan. Afriansyah mengingatkan kalangan industri agar tidak menyalahgunakan skema magang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja reguler tanpa memberikan pembelajaran dan hak yang layak.
“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” katanya.
Berdasarkan regulasi tersebut, program pemagangan di dalam negeri ditetapkan berlangsung paling lama enam bulan. Penyelenggara wajib menjamin kejelasan status dan perjanjian pemagangan, bimbingan mentor, uang saku, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM), hingga pemberian sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
Prioritas K3 Bukan Sekadar Administrasi hingga Hak Pascakerja
Memasuki fase selama bekerja, Afriansyah menuntut kepastian status kerja, pemenuhan hak, serta penerapan K3 secara substansial. Ia menegaskan bahwa K3 merupakan hak mendasar tenaga kerja yang tidak boleh dipandang sebatas kelengkapan dokumen administratif untuk menghadapi inspeksi, melainkan wajib diwujudkan melalui pengendalian risiko, fasilitas keselamatan, standar kesehatan kerja, dan pencegahan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.
“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” tegasnya.
Perlindungan negara juga terus berlanjut setelah hubungan kerja usai, terutama dalam memastikan pemenuhan hak ganti kerugian sesuai ketentuan serta akses terhadap jaminan sosial. Guna menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan keberlangsungan usaha, pemerintah mengandalkan pengawasan ketenagakerjaan serta penegakan hukum yang tegas dan profesional.
Kompensasi PKWT dan JKP Tetap Dipertahankan dalam UU 27/2026
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menerangkan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menata kembali materi hukum ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai aturan, termasuk klaster ketenagakerjaan pada Undang-Undang Cipta Kerja.
Sejumlah instrumen perlindungan yang terbukti efektif tetap dipertahankan dalam regulasi terbaru ini—seperti hak atas uang kompensasi sebesar satu bulan upah bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) saat kontrak berakhir, serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” jelas Indah.
Secara yuridis, UU Pelindungan Ketenagakerjaan telah ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 sekaligus menata ulang ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023. Sosialisasi ini pun menjadi acuan bagi perusahaan dalam menyesuaikan tata kelola sumber daya manusia sekaligus pedoman bagi pekerja memahami hak-haknya demi hubungan industrial yang lebih adil dan berkepastian hukum.[]













