JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menyiapkan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia guna menentukan sasaran prioritas pengawasan serta penertiban tambang ilegal. Pendataan tersebut akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk mengidentifikasi aktivitas pertambangan yang beroperasi tanpa dasar hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pemetaan ini diperlukan agar langkah penegakan hukum di sektor pertambangan berjalan terarah. Melalui basis data administrasi perizinan yang terintegrasi, aparat diharapkan dapat membedakan secara presisi antara perusahaan yang beroperasi sesuai regulasi dan kegiatan usaha yang diduga melanggar hukum.
“Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Penertiban Tambang Ilegal Berjalan Seiring Pengawalan Usaha Legal
Kapolri menegaskan sikap tegas kepolisian untuk menertibkan praktik tambang ilegal di seluruh Tanah Air. Aktivitas penambangan tanpa izin resmi tidak hanya menggerus penerimaan negara, tetapi juga memicu kerusakan lingkungan serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ujarnya.
Meski demikian, Suyudi mengingatkan agar penindakan terhadap pelanggaran dilakukan secara objektif berdasarkan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan, wilayah operasi, realisasi produksi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, perusahaan pertambangan yang taat aturan wajib tetap dikawal guna menjaga stabilitas investasi, ekonomi daerah, dan serapan tenaga kerja.
“Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Ya, iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” tegasnya.
Tindak Lanjut Arahan Prabowo soal 70 Persen Hasil IUP untuk Negara
Langkah pemetaan oleh Polri berlangsung tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi keras mengenai tata kelola kekayaan mineral dan batu bara. Dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Presiden memerintahkan kementerian terkait—khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)—agar minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh IUP dinikmati oleh negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ucap Prabowo.
Dalam pidato yang berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 tersebut, Presiden turut membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara apabila diperlukan, sementara investor swasta tetap diberi ruang berpartisipasi dengan jaminan pengembalian modal sebelum mayoritas keuntungan kembali kepada bangsa Indonesia. Sebelumnya, kantor berita ANTARA juga melaporkan bahwa Polri akan mendalami perusahaan yang diduga menyalahi ketentuan IUP sebagai tindak lanjut arahan Presiden tersebut.
Ujian Koordinasi Lintas Lembaga dan Transparansi Penegakan Hukum
Pelibatan Bareskrim dan Baintelkam dalam memetakan IUP merupakan langkah awal yang menuntut sinergi erat antara Polri selaku penegak hukum dengan kementerian serta instansi teknis pengelola perizinan tambang. Pertukaran data menyangkut status izin, batas konsesi, kepatuhan kewajiban perusahaan, hingga temuan lapangan menjadi kunci agar setiap penindakan berjalan sesuai prosedur hukum.
Ke depan, publik menantikan langkah konkret dan terukur dari hasil pemetaan tersebut termasuk kejelasan kriteria prioritas, jumlah izin yang didata, serta tindak lanjut hukum atas temuan pelanggaran, tanpa mengganggu kepastian usaha bagi pelaku industri pertambangan yang patuh hukum.[]












