BANDA ACEH — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh, M. Rizal, memastikan bahwa pemeriksaan medis berupa visum terhadap mantan Inspektur Kota Banda Aceh berinisial FD dan seorang pria berinisial AM telah dilakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis tersebut, tidak ditemukan adanya penetrasi anal pada keduanya.
Keterangan itu disampaikan Rizal pada Senin (16/11/2026). Ia merinci bahwa proses visum dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh pada 20 Agustus 2026 lalu, tak lama setelah keduanya diamankan dalam penindakan di lingkungan kantor pemerintahan Kota Banda Aceh pada 12 Agustus 2026.
“Visum FD dilakukan di RS Bhayangkara Polda Aceh pada tanggal 20 Agustus 2026 sesuai dengan Surat Hasil Visum Nomor R/253/VIII/Kes.3.1./2026/RS.BHY,” ujar Rizal.
Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap AM pada hari yang sama tercatat dalam Surat Hasil Visum Nomor R/254/VIII/Kes.3.1./2026/RS.BHY.
Kaitan Hasil Visum dengan Unsur Pembuktian Qanun Jinayat
Temuan medis ini menjadi poin krusial dalam konstruksi hukum perkara dugaan pelanggaran syariat Islam tersebut. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025), definisi liwath mensyaratkan adanya perbuatan penetrasi anal dengan kerelaan kedua belah pihak.
Ancaman Pidana: Berdasarkan Pasal 63 ayat (1), pelaku jarimah liwath diancam dengan uqubat ta’zir berupa cambuk paling banyak 100 kali, denda paling banyak 1.000 gram emas murni, atau penjara paling lama 100 bulan.
Kendala Berkas Perkara: Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena unsur pidana jarimah liwath dinilai belum terpenuhi secara materil maupun formil.
Meskipun dari sisi kepegawaian FD telah resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Wali Kota Banda Aceh pada 23 Oktober 2026, penanganan perkara pidananya masih terus berproses. Hasil visum tersebut menjelaskan salah satu faktor belum terpenuhinya unsur pasal liwath, meski penyidik maupun jaksa tetap mencermati fakta peristiwa lain serta kemungkinan penerapan ketentuan pidana berbeda sesuai ruang lingkup hukum yang berlaku.













