JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memblokir 322 rekening judi online yang diduga dipakai menampung aliran dana perjudian daring. Tindakan pemblokiran tersebut dilaksanakan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna mengurai jalur transaksi keuangan serta melacak pihak-pihak yang meraup keuntungan dari praktik ilegal itu.
Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto menyampaikan bahwa ratusan rekening perbankan tersebut teridentifikasi melalui penelusuran transaksi keuangan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Penyidik meningkatkan status ke penyidikan dan telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening,” kata Suhasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Modus Rekening Nominee dan Proses Konfirmasi Berlandaskan Perma 1/2013
Dalam pendalaman perkara, penyidik menemukan dugaan penggunaan rekening atas nama perorangan atau nominee untuk menampung setoran deposit para pemain judi online. Pola pinjam nama tersebut menjadi perhatian khusus karena identitas pemilik rekening di catatan bank belum tentu merupakan pengendali maupun penikmat dana sesungguhnya.
Atas dasar itu, Bareskrim tengah melakukan konfirmasi kepada para pemilik rekening yang telah diblokir guna mendalami hubungan mereka dengan aliran transaksi, asal-usul uang, serta pihak yang memberi perintah pengoperasian rekening. Suhasto menegaskan bahwa apabila pemilik rekening tidak memberikan klarifikasi, penyidik akan memproses penyitaan dana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013.
“Manakala pemilik rekening tidak melakukan konfirmasi, dormant autonomine karena ada beberapa rekening yang nominee, isi rekening akan disita dan dimasukkan ke dalam rekening penampungan berstream guna proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013,” ujarnya.
Kejar Beneficial Owner di Balik Penyitaan Rp28 Miliar
Selain memverifikasi pemilik rekening secara administratif, penyidik bersama PPATK memfokuskan upaya pada pengungkapan pemilik manfaat (beneficial owner)—yakni pihak yang sejatinya menguasai, mengendalikan, dan menikmati hasil keuntungan transaksi dari 322 rekening judi online tersebut. Pemetaan pola aliran dana antarrekening dilakukan untuk membangun konstruksi pembuktian mengenai bagaimana dana diperoleh, dipindahkan, hingga ditampung pihak tertentu.
Penyidikan perkara ini sendiri telah bergulir sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan pada 26 Oktober 2026. Dalam rangkaian penanganannya, Bareskrim juga telah menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar, atau tepatnya tercatat sebesar Rp28.010.228.458, sebagai bagian dari pengamanan harta yang diduga terkait pencucian uang hasil judi daring.
Penelusuran Aliran Keuangan Jadi Kunci Membongkar Jaringan
Pengungkapan modus rekening nominee menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan menutup akses situs, melainkan menuntut penelusuran jejak uang hingga ke pengendali utama jaringannya.
Hingga saat ini, penyidik Bareskrim Polri masih mendalami alat bukti serta hasil analisis transaksi guna memastikan keterkaitan antara pemilik rekening, pengguna rekening, dan penerima manfaat dana. Penetapan tersangka serta langkah hukum berikutnya akan ditentukan berdasarkan kecukupan alat bukti dari proses penyidikan yang terus berjalan.[]













