JAKARTA – Proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu perhatian parlemen. Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, mengingatkan agar pembentukan majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk menggelar sidang etik Listyo Sigit tetap berpedoman ketat pada aturan kepangkatan dan hierarki organisasi Polri.
Menurut politikus yang akrab disapa Gus Jazil tersebut, keabsahan komposisi majelis menjadi isu krusial karena terduga pelanggar merupakan perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat. Ia merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar.
“Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya. Kalau yang memimpin sidang justru berpangkat lebih rendah, ini berpotensi menjadi pembalikan hierarki dan menimbulkan persoalan legitimasi,” ujar Gus Jazil di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Aturan Perpol 7/2022 dan Opsi Pimpinan Majelis Sidang Etik
Mengacu pada Perpol Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 42 ayat (3) mensyaratkan bahwa keanggotaan KKEP harus memiliki pangkat yang setara atau lebih tinggi dibandingkan pangkat terduga pelanggar. Sementara itu, Pasal 43 mengatur secara spesifik struktur majelis bagi perwira tinggi Polri—mencakup ketua, wakil ketua, dan anggota yang berasal dari unsur perwira tinggi dengan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
Gus Jazil mengingatkan bahwa jumlah jenderal bintang empat aktif di lingkungan Polri tergolong sangat terbatas. Oleh karena itu, penentuan ketua maupun anggota majelis harus mempertimbangkan kesesuaian pangkat sekaligus independensi. Ia berpandangan Kapolri dapat memimpin langsung persidangan tersebut atau menunjuk pejabat lain yang memenuhi syarat kepangkatan dan integritas.
“Jangan sampai proses etik ini justru menimbulkan polemik baru karena persoalan siapa yang berwenang memimpin persidangan. Kalau sejak awal komposisi majelisnya bermasalah, putusannya juga berpotensi dipersoalkan, baik dari sisi legitimasi maupun kewibawaan institusi,” tegasnya.
Perkembangan Penyidikan Bareskrim dan Asas Praduga Tak Bersalah
Sorotan terhadap sidang etik Listyo Sigit bergulir seiring penanganan pidana perkara ini di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Sebelumnya, pada 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
Dalam pemaparannya, penyidik menduga adanya penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) sepanjang periode 2025 hingga 2026 untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa verifikasi serta prosedur sah, dan tanpa kaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan resmi. Bareskrim juga menyelidiki dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026, yang sebelumnya dilaporkan oleh seorang petugas internal pada 30 Oktober 2026.
Sejauh ini, tim penyidik telah memeriksa 10 orang saksi serta tiga ahli, dan menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat flashdisk. Seluruh rangkaian dugaan tersebut masih harus dibuktikan di pengadilan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Tiga Tuntutan Gus Jazil: Pidana Tetap Berjalan hingga UU Penyadapan
Di luar persoalan komposisi majelis etik, Gus Jazil menegaskan bahwa pemeriksaan KKEP dan penyidikan pidana merupakan dua jalur hukum terpisah yang tidak boleh saling meniadakan. Jika praktik penyadapan tanpa dasar hukum terbukti terjadi, penelusuran harus menyasar seluruh pihak yang terlibat sekaligus membenahi tata kelola teknologi penyadapan di tubuh penegak hukum.
“Kalau benar ditemukan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan persoalan etik semata. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menghilangkan jejak digitalnya. Semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing,” kata Gus Jazil.
Untuk menjamin transparansi penanganan perkara, ia menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah dan pimpinan Polri:
Proses pidana tetap berjalan: Pemeriksaan etik tidak boleh dijadikan alasan menghentikan penyidikan pidana. “Jangan sampai persoalan sebesar ini selesai hanya dengan putusan etik. Jika ada dugaan tindak pidana, proses pidananya harus tetap berjalan sampai terang siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Perlindungan bagi pelapor: Mengapresiasi keberanian petugas internal yang melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada Bareskrim pada 30 Oktober 2026, negara diminta memastikan pelapor bebas dari intimidasi, mutasi bernuansa hukuman, maupun kriminalisasi.
Pembentukan undang-undang penyadapan terpadu: Pemerintah didorong mempercepat regulasi penyadapan nasional yang mengatur tegas batas kewenangan, syarat penyadapan, mekanisme izin melalui penetapan pengadilan, serta pengawasan independen demi melindungi hak konstitusional warga negara.
Kredibilitas penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal ini pada akhirnya akan diukur dari keterbukaan proses, kepatuhan terhadap mekanisme KKEP, jaminan perlindungan bagi pelapor, serta ketegasan mengungkap pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terbukti terlibat.[]













