JAKARTA – Kebiasaan meminta salinan fisik dokumen kependudukan dalam pelayanan publik maupun transaksi perbankan berpeluang segera diakhiri. Melalui pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), Komisi II DPR RI mendorong penerapan larangan fotokopi KTP serta tangkapan layar dokumen kependudukan, yang kelak digantikan oleh sistem verifikasi data digital terintegrasi dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Isu krusial tersebut mencuat saat Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, membuka rapat kerja tingkat I pembahasan perubahan RUU Adminduk bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Rifqinizamy, masih ditemukannya praktik permintaan fotokopi KTP bahkan di sektor perbankan yang semestinya telah terhubung dengan sistem Dukcapil memperlihatkan kesenjangan antara kemajuan infrastruktur data kependudukan dan praktik pelayanan di lapangan.
“Di Komisi ini pernah ada satu anggota bercerita, katanya sudah punya data dari Dukcapil, tapi kalau ke bank masih dimintai fotokopi KTP,” ungkap Rifqi.
Ia menilai Indonesia sejatinya telah memiliki instrumen identitas digital yang memadai, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP elektronik, hingga rekaman biometrik berupa sidik jari, pengenalan wajah (face recognition), serta pemindaian retina, yang seharusnya cukup untuk autentikasi tanpa terus-menerus menggandakan dokumen fisik.
Dorong NIK Menjadi Nomor Identitas Tunggal Nasional
Dalam draf revisi UU Adminduk, Komisi II DPR RI menargetkan penguatan fungsi NIK sebagai Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal nasional. Dengan skema tersebut, NIK diproyeksikan menjadi satu-satunya pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik maupun sektor lain yang membutuhkan verifikasi identitas.
Langkah ini sekaligus diharapkan memangkas duplikasi sistem pendataan di tiap kementerian dan lembaga agar tata kelola data nasional lebih efisien serta tidak membebani warga dengan syarat administrasi berulang.
“Revisi terhadap Undang-Undang Adminduk yang ingin kita ikhtiarkan kira-kira ingin menaikkan level, menaikkan makom, sekaligus menjadikan Nomor Induk Kependudukan kita sebagai pintu masuk satu-satunya bagi layanan publik yang ada di Indonesia. Ini senafas dengan telah disahkannya Undang-Undang Satu Data Indonesia oleh DPR RI beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.
Larangan Fotokopi KTP Harus Diimbangi Ketersediaan Alat Baca Digital
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk, Aria Bima, menekankan bahwa larangan fotokopi KTP dan tangkapan layar tidak boleh hanya berhenti sebagai pasal normatif di atas kertas. Pemerintah wajib memastikan seluruh penyelenggara layanan termasuk pihak swasta dan pelaku usaha kecil memiliki perangkat pembaca data digital yang memadai.
“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” jelas Aria.
Di samping ketersediaan perangkat, revisi undang-undang tersebut akan memperketat aturan interoperabilitas antarsistem, mencakup mekanisme pemberian hak akses, pertukaran data, serta kewajiban penyediaan data balikan kepada sistem administrasi kependudukan.
Pokok pengaturan strategis lainnya turut memuat kewajiban pemerintah memberi layanan jemput bola, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), identitas bagi anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah, nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri, mekanisme pengaduan, hingga sanksi administratif bagi pihak yang melanggar kewajiban integrasi data.
Keamanan Data Pribadi dan Rendahnya Aktivasi IKD Jadi Sorotan
Di balik rencana integrasi identitas tunggal nasional, Aria mengingatkan besarnya tantangan perlindungan data pribadi. Karena basis data kependudukan menyimpan informasi sensitif termasuk data biometrik, penyatuan akses menuntut sistem pengamanan berlapis agar tidak disalahgunakan pihak tak berwenang.
“Penerapan SIN juga membawa risiko penyalahgunaan data pribadi. Keberhasilannya ditentukan oleh regulasi yang efektif, kapasitas aparatur dalam keamanan siber, literasi digital masyarakat, serta kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN,” kata dia.
Selain keamanan siber, tingkat pemanfaatan IKD di masyarakat dinilai masih rendah. Aria mengungkapkan baru sekitar 17.564.975 jiwa atau 8,29 persen dari total penduduk wajib KTP elektronik yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut menuntut sosialisasi berkesinambungan disertai edukasi agar masyarakat tidak mudah terjebak modus penipuan mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan.
“Perluasan pemanfaatan dan sosialisasi harus berkelanjutan disertai kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan layanan Adminduk,” tegas Aria.
Transformasi Digital Tidak Boleh Mengorbankan Warga di Wilayah 3T
Menutup catatannya, Aria mengingatkan agar kebijakan larangan fotokopi KTP dan digitalisasi administrasi tidak menciptakan diskriminasi baru bagi warga yang belum terjangkau gawai pintar maupun jaringan internet. Pelayanan tatap muka, pendampingan petugas, dan mekanisme jemput bola tetap harus dipertahankan, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Capaian tidak boleh berhenti pada angka target, tetapi harus tampak pada kualitas layanan. Utama di wilayah 3T, karena digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka, jemput bola, pendampingan petugas. Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak,” tandasnya.
Pembahasan revisi UU Adminduk menjadi momentum penting menata ulang sistem identitas nasional Indonesia yang ujian terbesarnya bukan sekadar melarang fotokopi dokumen fisik, melainkan memastikan seluruh instansi sanggup mengintegrasikan data secara aman, inklusif, dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak privasi warga.[]













