JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) memperkuat strategi kolaborasi dengan kalangan akademisi untuk mendorong pemajuan hak asasi manusia di Indonesia melalui pengembangan Pusat Studi HAM (PUSHAM). Pada tahap awal, pemerintah menggandeng 10 perguruan tinggi dari berbagai daerah, sekaligus menetapkan target perluasan jejaring menjadi 20 pusat studi pada 2027.
Kemitraan tersebut diarahkan untuk menopang implementasi agenda penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Melalui kerja sama kelembagaan ini, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan, melainkan juga motor penggerak riset, kajian akademis, serta perumus rekomendasi kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan hak warga.
Penguatan sinergi tersebut mengemuka dalam Konsultasi Nasional Rancangan Pedoman Kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi yang digelar pada 12–13 November 2026.
Sekretaris Jenderal Kemenham, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa amanat menjalankan P5HAM tidak mungkin dipikul pemerintah seorang diri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif perguruan tinggi yang memiliki kapasitas keilmuan serta peran strategis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
“Sebagai langkah konkret, Kemenham telah menyiapkan pedoman kemitraan melalui Surat Edaran Menteri HAM yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kerja sama,” ujar Novita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kampus Didorong Hasilkan Kajian dan Rekomendasi Kebijakan HAM
Melalui penguatan ekosistem Pusat Studi HAM, hasil riset serta telaah akademis dari lingkungan kampus diharapkan menjadi bahan pertimbangan nyata dalam menyusun kebijakan pemerintah yang berperspektif HAM. Di samping riset kebijakan, pusat studi tersebut diharapkan turut mendorong literasi HAM di tengah warga dan pengembangan sumber daya manusia.
Kepala Pusat Pengembangan dan Sumber Daya Manusia HAM (PPSDM HAM), Aditya Sarsito Sukarsono, menjelaskan bahwa kerja sama ini memerlukan tata kelola koordinasi yang jelas agar kapasitas akademisi mampu terhubung langsung dengan kebutuhan pemerintah maupun persoalan HAM di masyarakat.
“Kami memandang kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi harus dibangun melalui sebuah ekosistem yang terintegrasi, terstruktur, setara, dan berkelanjutan. PPSDM HAM menjadi simpul koordinasi untuk memperkuat jejaring dan kerja sama tersebut,” kata Aditya.
Daftar 10 Perguruan Tinggi Mitra Awal Pengembangan PUSHAM
Sebagai fondasi perluasan kajian serta pengembangan SDM HAM yang mencerminkan keragaman sosial, hukum, dan budaya daerah di Indonesia, Kemenham melibatkan 10 perguruan tinggi mitra pada tahap pertama, meliputi:
- Universitas Sulawesi Barat
- UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Universitas Islam Indonesia
- Universitas Sumatera Utara
- Universitas Mulawarman
- Universitas Cenderawasih
- Universitas Lampung
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika
- Universitas Tadulako
- Universitas Negeri Jakarta
Keterlibatan kampus dari wilayah barat hingga timur Indonesia diharapkan memperkaya kontribusi akademisi daerah dalam memberi masukan kebijakan yang relevan bagi perlindungan hak masyarakat setempat.
Menuju Target 20 Pusat Studi HAM pada 2027
Kemenham memproyeksikan jumlah mitra terus bertumbuh hingga mencapai 20 Pusat Studi HAM pada 2027 guna memperluas jaringan akademik HAM secara nasional.
Ke depan, tantangan utama berada pada konsistensi memastikan tiap pusat studi aktif memproduksi penelitian, menyelenggarakan pendidikan HAM, membina SDM, serta menyumbangkan rekomendasi kebijakan sehingga budaya penghormatan dan pemenuhan HAM mengakar tidak hanya di ruang kuliah, tetapi juga dalam praktik pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.[]











