HUKUMPOLITIK

Bakumham Golkar Adukan Forum Keadilan TV ke Dewan Pers

Bakumham Partai Golkar mengadukan konten YouTube Forum Keadilan TV ke Dewan Pers terkait nama baik Bahlil Lahadalia, di tengah keberatan pihak Said Didu.
Cetak / PDF
598views

JAKARTA – Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar mengadukan tayangan kanal YouTube Forum Keadilan TV ke Dewan Pers, Senin (16/11/2026). Pengaduan tersebut diajukan menyusul beredarnya konten yang dinilai memuat narasi merugikan nama baik Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, termasuk tudingan keterlibatan Golkar dalam makar serta isu kriminalisasi pada proses Musyawarah Nasional (Munas).

Berkas pengaduan disampaikan langsung oleh Tim PP Bakumham Partai Golkar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, dan diterima petugas layanan pengaduan bernama Maria.

Juru Bicara PP Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, menyatakan langkah tersebut ditempuh sebagai wujud pelaksanaan fungsi advokasi dan bantuan hukum partai sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.

“Kami melaporkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Yang kami laporkan itu adalah Forum Keadilan yang telah memposting di kanal YouTube berkaitan dengan nama baik dan ada unsur fitnah terhadap Pak Bahlil Lahadalia,” kata Derek Loupatty.

Golkar Bantah Tuduhan Makar dan Kriminalisasi Munas 2024

Derek memaparkan bahwa materi tayangan Forum Keadilan TV yang dipersoalkan berisi narasi yang mengaitkan Partai Golkar dengan dugaan makar serta tuduhan adanya kriminalisasi sepanjang rangkaian Munas hingga terpilihnya kembali Bahlil sebagai Ketua Umum.

Pihaknya membantah keras seluruh tudingan tersebut dan menegaskan bahwa Munas Partai Golkar pada Agustus 2024 berjalan sesuai mekanisme internal organisasi.

“Kami bantah itu. Munas itu pada tahun 2024 di bulan Agustus, semua berproses, tidak ada kriminalisasi dari yang dituduhkan terhadap Ketum kami,” tegasnya.

Menurut Derek, penyematan narasi makar merupakan tuduhan berat tanpa dasar yang berpotensi merusak reputasi serta keberlangsungan partai politik, sehingga memerlukan penilaian objektif dari Dewan Pers selaku lembaga yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran produk jurnalistik.

Somasi Tak Berujung Maaf, Siapkan Langkah ke Polda Metro Jaya

Sebelum mengajukan pengaduan ke Dewan Pers, Bakumham Partai Golkar mengaku telah melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah pihak, termasuk Muhammad Said Didu. Golkar memberi tenggat waktu tiga hari untuk memperoleh klarifikasi atau permintaan maaf, namun hingga batas waktu berlalu tidak ada permintaan maaf yang disampaikan.

“Kalau 3 hari kemarin secara somasi, mereka melakukan permintaan maaf misalnya, mungkin tidak seperti ini,” ujar Derek.

Meski menyebut Bahlil sejatinya merupakan pribadi yang pemaaf, Derek menilai Bakumham berkewajiban membela martabat Ketua Umum dan organisasi partai. Ia menambahkan bahwa pihak Golkar juga berencana membawa polemik ini ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat sebagai opsi langkah hukum lanjutan.

Keberatan Kubu Said Didu: Somasi Keliru Substansi, Rujuk UU Pers

Di sisi lain, tim kuasa hukum Muhammad Said Didu sebelumnya menyampaikan keberatan atas somasi yang dilayangkan Golkar. Pengacara Said Didu, Helvis, menilai somasi tersebut keliru baik dari segi substansi maupun pihak yang dituju, serta menegaskan bahwa kliennya tidak pernah berniat menghina atau merendahkan martabat Bahlil Lahadalia.

Kuasa hukum lainnya, Sukardin, menambahkan bahwa Said Didu tidak pernah secara langsung menyebut Bahlil sebagai pelaku, pemberi perintah, ataupun pihak yang terlibat dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya, tim hukum Said Didu menegaskan bahwa kliennya hadir sebatas narasumber dalam tayangan Forum Keadilan TV dan tidak mengetahui secara pasti informasi pertemuan yang menjadi pokok polemik. Oleh sebab itu, apabila keberatan Golkar menyangkut isi wawancara, proses penyuntingan, atau penyajian konten oleh media, penyelesaiannya semestinya mengikuti mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers—yakni melalui hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers.

Menanti Proses Pemeriksaan di Dewan Pers

Masuknya pengaduan resmi Bakumham Golkar menempatkan polemik tayangan Forum Keadilan TV dalam mekanisme pengujian Dewan Pers. Lembaga tersebut berwenang menelaah substansi siaran, konteks pernyataan narasumber, proses penyuntingan, serta kepatuhan media terhadap Kode Etik Jurnalistik, sementara rencana pelaporan ke Polda Metro Jaya membuka kemungkinan bergulirnya jalur hukum di luar mekanisme pers.

Hingga Dewan Pers memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan seluruh pihak terkait, tudingan fitnah maupun pelanggaran kode etik masih merupakan klaim yang perlu diuji secara berimbang guna menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kemerdekaan pers.[]

✦ Bagaimana perasaan Anda tentang berita ini? 29 reaksi

Prakiraan Cuaca

Sumber: BMKG / Open-Meteo
Banda Aceh 14:00
26° Cerah Berawan
88% 5 km/j
Medan 15:00
25° Hujan Ringan
95% 5.4 km/j
Jakarta Pusat 15:00
28° Cerah
75% 4.2 km/j
Cari & pilih kota untuk melihat cuaca. Data di-cache agar ringan.

Related Posts