JAKARTA – Guna memastikan kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah asal Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah resmi mengajukan tambahan anggaran operasional sebesar Rp3,1 triliun. Pengajuan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama otoritas terkait untuk mendukung kesiapan infrastruktur dan layanan pada musim haji tahun 2026 yang diprediksi akan menghadapi tantangan logistik lebih besar.
Usulan tambahan dana ini dimaksudkan untuk menambal kekurangan anggaran operasional yang sebelumnya telah ditetapkan, seiring dengan adanya penyesuaian harga layanan di Arab Saudi serta peningkatan standar fasilitas jemaah.
Pihak kementerian menjelaskan bahwa alokasi dana tambahan tersebut akan difokuskan pada tiga pilar utama pelayanan:
Peningkatan Layanan Masyair: Penguatan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, termasuk penyediaan tenda yang lebih nyaman serta sistem pendingin udara yang lebih baik untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.
Akomodasi dan Transportasi: Penyesuaian biaya kontrak hotel di Makkah dan Madinah yang mengalami kenaikan harga, serta pemutakhiran armada bus antarkota untuk jemaah.
Layanan Kesehatan dan Perlindungan: Pengadaan obat-obatan tambahan, alat kesehatan canggih, serta peningkatan rasio petugas kesehatan per jemaah guna menekan angka risiko kesehatan di lapangan.
Kementerian menekankan bahwa tanpa tambahan anggaran ini, ada kekhawatiran akan terjadinya penurunan kualitas layanan yang dapat berdampak pada kenyamanan dan keamanan jemaah.
Inflasi Global: Kenaikan harga jasa di tingkat global dan lokal Arab Saudi yang tidak terhindarkan.
Transformasi Digital: Pengembangan sistem aplikasi terintegrasi untuk memantau pergerakan dan kesehatan jemaah secara real-time.
Kesiapan Petugas: Penambahan jumlah personel lapangan (Petugas Haji) untuk memastikan rasio pendampingan jemaah lansia tetap optimal.
Masyarakat kini menaruh perhatian besar apakah tambahan anggaran operasional ini akan berdampak pada kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang harus dibayar oleh jemaah. Pihak Kementerian Haji berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar beban kenaikan operasional ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada jemaah, melainkan dioptimalkan melalui nilai manfaat dan subsidi pemerintah.
“Kami berupaya agar layanan tetap prima namun tetap mempertimbangkan keterjangkauan biaya bagi masyarakat. Anggaran Rp3,1 triliun ini adalah investasi untuk keselamatan dan kekhusyukan ibadah jemaah kita,” ungkap juru bicara kementerian dalam pernyataan tersebut.
Usulan ini akan segera dibahas lebih lanjut di tingkat legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pemerintah berharap proses pencairan dana dapat dilakukan tepat waktu mengingat kontrak layanan di Arab Saudi harus diselesaikan jauh-hari sebelum keberangkatan kloter pertama.[]
