BANDUNG – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang membayangi proses perekrutan tenaga kerja di kawasan industri.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bahkan menginstruksikan jajaran Bareskrim hingga seluruh Kapolda untuk memburu dan menindak tegas pihak-pihak yang menjadikan kesempatan kerja sebagai ladang pemerasan.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Suyudi ketika meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang dirangkaikan dengan pelaksanaan uji kompetensi satuan pengamanan (satpam) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat.
Di hadapan para pejabat dan pemangku kepentingan tersebut, Kapolri meminta Kabareskrim serta seluruh Kapolda memastikan setiap laporan mengenai pemerasan dan percaloan dalam perekrutan pekerja ditindaklanjuti melalui proses hukum. Ia menegaskan, aparat tidak boleh memberikan ruang toleransi kepada pelaku yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.
Suyudi menegaskan bahwa praktik percaloan yang meresahkan pencari kerja harus dihadapi dengan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. Ia meminta seluruh anggota kepolisian tidak gentar menghadapi pelaku premanisme yang melakukan pungutan ilegal dan memberikan sanksi hukum sesuai ketentuan kepada siapa pun yang terbukti terlibat.
Kapolri juga mengungkapkan bahwa modus percaloan tidak hanya ditemukan di sekitar kawasan industri. Dugaan keterlibatan oknum dari lingkungan internal perusahaan turut menjadi perhatian karena berpotensi memperluas praktik penyimpangan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Kondisi ini bukan sekadar merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga menghambat terciptanya lingkungan investasi yang sehat serta melemahkan kepastian hukum.
Untuk mempercepat penanganan pengaduan, Polri menyiapkan sejumlah saluran pelaporan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pencari kerja yang mengalami pemerasan atau menemukan indikasi pungutan ilegal dapat menghubungi layanan Call Center 110 tanpa biaya. Selain itu, kepolisian akan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan serta memperkuat koordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan guna mencegah praktik serupa.
Suyudi menjelaskan bahwa pembentukan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) bukan bertujuan mengambil alih tugas kementerian, pemerintah daerah, ataupun asosiasi pengusaha. Program tersebut dirancang sebagai sarana penghubung dan kerja sama lintas sektor untuk mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan lembaga atau penyedia penyaluran tenaga kerja yang menjalankan proses rekrutmen secara transparan tanpa membebankan biaya ilegal.
Menurut Kapolri, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kolaborasi tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran memastikan setiap tahapan perekrutan, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja berlangsung secara bersih, profesional, dan bebas dari intervensi calo maupun pungutan liar. (*)
Prakiraan Cuaca
