JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas jangkauan pembuktian dalam mengurai sengkarut dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Rabu (11/11/2026), tim penyidik memanggil sepuluh orang saksi yang berasal dari klaster internal birokrasi BNPB maupun jajaran direksi entitas swasta.
Pemeriksaan maraton ini ditujukan untuk membedah anatomi pengadaan barang dan jasa (PBJ) tanggap darurat bencana, khususnya menyingkap pola relasi tertutup antara pejabat pembuat kebijakan, tenaga pendukung teknis verifikasi, serta perusahaan rekanan pemenang proyek.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa agenda permintaan keterangan para saksi dipusatkan di markas lembaga antirasuah.
“Pemeriksaan seluruh saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” terang Budi kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Sepuluh saksi yang dipanggil terdiri dari unsur swasta dan internal kementerian/lembaga:
Pihak Swasta: Toto Suyatna Prawira (Direktur PT Trans Lintas Selaras), Aria Pranarka (karyawan swasta), serta Hakeda Supratama dan Avesena (wiraswasta).
Internal BNPB: Giano Pratama, Ikhsan Badriawan Maradona (Staf Pendukung Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kedeputian III BNPB), Kirana Budiastari, Muhammad Raditya Rizal, Amansyah, serta Novita L. Sara.
Langkah penyidik memanggil para staf operasional pengadaan memperlihatkan keseriusan KPK dalam menguji keabsahan administrasi penunjukan langsung (direct appointment) serta menelusuri bagaimana spesifikasi teknis barang darurat bencana disusun di meja kerja Kedeputian III.
Dua Klaster Utama: Konflik Kepentingan Rp148 Miliar dan Suap Proyek
Perkara rasuah ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada 13 Oktober 2026 lalu, yang mengamankan 15 orang di wilayah Jakarta. Dari gelar perkara tersebut, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka:
Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB (adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Purn Suharyanto);
Richard Erlangga, Tenaga Ahli Kepala BNPB;
Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Gery Prasetiawan, Direktur PT Trans Lintas Selaras;
Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
Dalam konstruksi hukumnya, penyidik memetakan penyimpangan ini ke dalam dua klaster besar:
Klaster Benturan Kepentingan (2024–2026): Sejumlah perusahaan penyedia diduga memiliki afiliasi kepemilikan tersembunyi dengan tersangka Bima Setiawan. Melalui skema penunjukan langsung, perusahaan-perusahaan ini meraup paket proyek tanggap bencana senilai total Rp148 miliar (Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026). Sebagian laba proyek diduga disamarkan lewat aksi korporasi pasar modal, salah satunya pembelian 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia via PT Alfa Veritas Energizer dengan taksiran valuasi Rp30,98 miliar.
Klaster Penerimaan Suap (Fee Proyek 2026): Richard Erlangga disinyalir mematok komitmen fee kepada rekanan yang ingin mengamankan alokasi paket kebencanaan tahun anggaran 2026. Salah satu penyedia yang terseret adalah PT Trans Lintas Selaras. Sepanjang Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima setoran tunai berkala melalui perantara sebesar Rp2,38 miliar dari Gery Prasetiawan. Pada rentang waktu yang sama, PPK Gabriel Purwaka Sigit diduga turut kecipratan uang pelicin senilai Rp140 juta.
Pemanggilan Direktur PT Trans Lintas Selaras Toto Suyatna Prawira oleh penyidik hari ini menjadi kunci untuk mendalami sejauh mana korporasi tersebut terlibat dalam kesepakatan komitmen fee haram tersebut. KPK menegaskan bahwa kehadiran para saksi berkedudukan murni untuk menguji fakta dan mencocokkan alat bukti, serta tetap dilindungi oleh asas praduga tak bersalah.
Sita Aset Senilai Rp5,47 Miliar Termasuk Kripto dan Emas
Pada momentum penindakan awal, KPK telah menyita aneka barang bukti bernilai sekitar Rp5,47 miliar yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Aset tersebut terdiri atas uang tunai rupiah sebesar Rp3,35 miliar, mata uang asing 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas murni seberat 133 gram (setara Rp315,8 juta), rekening tabungan emas seberat 192 gram (Rp452 juta), serta kepemilikan aset kripto bernilai Rp1,10 miliar.
Dana Siap Pakai (DSP) pada hakikatnya merupakan pos anggaran kontinjensi negara yang didesain fleksibel agar penyelamatan jiwa masyarakat di lokasi bencana dapat dieksekusi tanpa kendala birokrasi yang berbelit.
Namun, fleksibilitas penunjukan langsung yang disalahgunakan menjadi ladang rente pribadi menjadi perhatian serius penegak hukum. KPK menegaskan penanganan perkara ini akan terus didalami hingga ke simpul pembuat kebijakan tertinggi guna memastikan dana kemanusiaan tidak lagi dikorupsi di masa depan.[]
Prakiraan Cuaca
