JAKARTA – Evaluasi genap satu tahun penanganan pascabencana di Pulau Sumatra menyingkap persoalan krusial pada tata kelola birokrasi daerah. Kendati pemerintah pusat telah menyuntikkan stimulus fiskal belasan triliun rupiah, laju rekonstruksi fisik dan pemulihan warga di lapangan justru terhambat oleh lambatnya daya serap anggaran di tingkat pemerintah daerah.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melayangkan peringatan tegas kepada para bupati dan wali kota di wilayah terdampak agar segera membelanjakan dana transfer yang telah dialokasikan ke kas daerah.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Tito usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Agenda evaluasi ini membedah capaian penanganan darurat hingga rekonstruksi di 53 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta laporan berkala yang komprehensif, mencakup kinerja tahun pertama, kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem basah menjelang akhir tahun, serta proyeksi kebutuhan pembiayaan rehabilitasi tahun anggaran 2027 menuju target penuntasan pada 2028.
“Bapak Presiden ingin melihat progres nyata satu tahun pascabencana Sumatra. Selain itu, kami merumuskan langkah jangka pendek memitigasi potensi bencana hidrometeorologi susulan seperti banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang di beberapa titik sudah mulai terjadi, sekaligus merancang program kerja dan pagu anggaran 2027,” terang Tito.
Injeksi Dana Triliunan Rupiah Terancam Mengendap
Guna menyokong pemulihan 53 daerah terdampak, pemerintah pusat telah mengucurkan dukungan anggaran konsolidasian sedikitnya Rp12,34 triliun. Alokasi raksasa tersebut terdistribusi melalui skema:
- Belanja Tidak Terduga (BTT): Sebesar Rp268 miliar untuk kebutuhan mendesak;
- Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahap I: Senilai Rp10,64 triliun; serta
- Tambahan Alokasi TKD Tahap II: Mencapai Rp1,44 triliun.
Namun, kucuran likuiditas dari kas negara ini memperlihatkan disparitas realisasi yang mencolok antardaerah. Tito membeberkan bahwa terdapat pemerintah daerah yang bergerak lincah hingga mampu menyerap 54 persen anggaran pemulihan, sementara sebagian daerah lainnya justru mencatatkan kinerja memprihatinkan dengan serapan baru berkisar 5 persen.
Mendagri menyayangkan sikap pasif sejumlah kepala daerah yang membiarkan dana tanggap bencana mengendap di bank pembangunan daerah tanpa eksekusi program konkret.
“Realisasinya sangat bervariasi. Di Sumatera Barat tercatat paling tinggi menyentuh 54 persen, namun ada daerah yang serapannya baru 5 persen, bahkan masih di bawah 10 persen. Melalui forum ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah: tambahan dana TKD yang sudah ditandatangani Bapak Presiden tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi rakyat,” tegas Tito.
Kelambanan eksekusi dinilai mencederai rasa keadilan para korban bencana, mengingat kebutuhan mendesak seperti pendirian tenda darurat, stabilisasi tebing rawan longsor, serta pembukaan kembali akses jalan perintis masih banyak yang belum tuntas dikerjakan.
Sasaran Komprehensif: Dari Huntap hingga Pemulihan UMKM
Ketua Satgas PRR mengingatkan bahwa cetak biru pemulihan Sumatra tidak semata menitikberatkan pada konstruksi beton fisik jalan dan jembatan. Pemulihan fungsi layanan sosial dasar dan perputaran ekonomi warga menjadi prioritas yang setara.
Paket intervensi rehabilitasi mencakup:
- Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal;
- Normalisasi alur sungai guna mencegah luapan air berulang;
- Perbaikan sarana publik, meliputi gedung sekolah, puskesmas pembantu, pasar tradisional, dan rumah ibadah;
- Bantuan permodalan dan penguatan rantai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Tito mengingatkan bahwa target penyelesaian seluruh siklus pemulihan dipatok rampung pada 2028. Oleh karena itu, kepala daerah dituntut untuk tidak hanya menunggu instruksi pusat, melainkan aktif mengombinasikan dana TKD dengan pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ancaman La Nina dan Cuaca Ekstrem
Urgensi penyerapan dana ini kian mendesak menyusul laporan perkiraan cuaca yang dipaparkan dalam ratas oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BNPB Kristomei Sianturi. Peningkatan intensitas curah hujan diproyeksikan melipatgandakan ancaman longsor di jalur perbukitan dan banjir bandang di kawasan hilir.
Keberhasilan program penanggulangan bencana pada akhirnya tidak dapat dinilai dari tebalnya dokumen perencanaan fiskal di atas meja. Kecepatan pejabat daerah dalam mencairkan anggaran, ketepatan sasaran bantuan, serta kesiapan infrastruktur sebelum puncak musim penghujan tiba menjadi ujian kepemimpinan sesungguhnya demi menyelamatkan keselamatan jiwa masyarakat di Sumatra.[]
Prakiraan Cuaca
