Bupati Sarjani Sampaikan Rancangan APBK Pidie 2027, Pendapatan Ditargetkan Rp2,01 Triliun

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan rancangan anggaran daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pidie pada tahun mendatang.

Dalam pidatonya, Bupati Sarjani menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan APBK 2027 merupakan penjabaran kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam berbagai program dan kegiatan. Penyusunannya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah.

Bupati memaparkan, pendapatan daerah Kabupaten Pidie pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2.011.986.537.078 atau sekitar Rp2,01 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.086.986.537.078 atau sekitar Rp2,08 triliun.

Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp75 miliar yang direncanakan akan ditutupi melalui pembiayaan netto sebesar Rp75 miliar.

Lebih lanjut, Sarjani mengakui bahwa pengelolaan keuangan daerah ke depan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya dinamika perekonomian, tekanan inflasi, keterbatasan ruang fiskal, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin kompleks.

Menghadapi kondisi tersebut, ia menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menurutnya, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga berharap pembahasan Rancangan APBK Pidie 2027 bersama DPRK dapat berlangsung secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, realistis, serta benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan pelaksanaan APBK tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat realisasi belanja, tetapi juga dari manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat melalui program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, melalui rapat paripurna ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK Pidie dalam menyempurnakan rancangan anggaran serta menjaga kesinambungan fiskal agar seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal,” ungkap Sarjani.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pidie, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, para asisten dan staf ahli bupati, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Melalui penyampaian nota keuangan ini, pemerintah daerah berharap pembahasan bersama legislatif dapat menghasilkan APBK 2027 yang tidak hanya terukur secara fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pidie. [*]