JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti alokasi pengadaan jasa influencer senilai total Rp14.696.955.002 (sekitar Rp14,6 miliar) yang diberikan oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang dirilis ICW melalui siaran pers pada Senin (9/11/2026) dari portal data.inaproc.id milik LKPP, pengadaan tersebut terbagi ke dalam delapan paket pekerjaan.
Rincian Proyek Kemendikbudristek dan KKP
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024): Melalui Museum dan Cagar Budaya, terdapat lima paket senilai total sekitar Rp3,9 miliar. Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment (Rp452,7 juta), Instagram Reels @raffinagita1717 (Rp205,9 juta), Instagram Story (Rp575,7 juta), event attendance (Rp2,52 miliar), serta penayangan TikTok (Rp144,4 juta).
Kementerian Kelautan dan Perikanan / KKP (2025–2026): Tiga paket senilai total sekitar Rp10,8 miliar, mencakup influencer engagement Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Rp3,597 miliar), influencer engagement pembangunan BINS Ditjen Perikanan Budi Daya (Rp3,6 miliar), serta jasa publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara di Natuna oleh Ditjen Perikanan Tangkap (Rp3,6 miliar).
Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham perusahaan tersebut. Sementara itu, Raffi Ahmad memegang sisa 0,9 persen saham secara langsung, menduduki posisi sebagai komisaris, sekaligus memegang kendali mayoritas di perusahaan induk.
ICW mencatat bahwa kontrak KKP dengan PT Rans Animasi Indonesia berlangsung setelah Raffi Ahmad resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Catatan Kritis dan Desakan ICW
ICW mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar dalam pengadaan jasa influencer ini:
Inkonsistensi Efisiensi Anggaran: Kontras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dari Presiden Prabowo yang menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun serta membatasi belanja publikasi dan seremonial di tengah pemangkasan transfer ke daerah.
Manfaat Kurang Transparan: Kedua kementerian dinilai telah memiliki biro humas dan kanal komunikasi resmi sendiri.
Potensi Persaingan Tidak Sehat: Spesifikasi pengadaan yang secara eksplisit merujuk pada kanal YouTube RANS dan akun @raffinagita1717 dikhawatirkan membatasi kompetisi.
Isu Konflik Kepentingan: Perusahaan milik pejabat publik yang diangkat Presiden menerima kontrak dari anggaran negara.
Menanggapi temuan ini, ICW mendesak agar seluruh dokumen pengadaan dibuka secara transparan, meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan audit, serta mendorong LKPP mengevaluasi pengadaan via katalog elektronik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Raffi Ahmad, manajemen PT Rans, maupun kementerian terkait.
Prakiraan Cuaca
