Besar, namun ‘Masih Aman’—Perbedaan Angka yang Mencolok
SEANTERONEWS.com – Anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp70,4 juta per bulan, sementara pimpinan DPRD menerima hingga Rp78,8 juta per bulan, termasuk pajak. Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding tunjangan sejenis di DPR RI, yang sebelumnya menuai kritik publik.
Riwayat Kenaikan Tunjangan yang Tak Kecil
Awal kenaikan terjadi pada masa Gubernur Ahok: dari Rp15 juta ke Rp30 juta pada 2015, lalu ke Rp60 juta pada 2016. Semenjak itu tunjangan stagnan hingga 2022 ketika naik menjadi Rp70 juta. Meski belum pernah mencapai angka 78 juta, besaran tunjangan kini mencuri perhatian sebagai yang tertinggi untuk legislatif provinsi.
Evaluasi Tertunda—Selain Protes, Ini Alasan DPRD Masih ‘Nyaman’
Berbeda dengan DPR RI yang langsung membatalkan kenaikan tunjangan rumah, tunjangan besar DPRD DKI tampak “aman-aman saja” tanpa tindakan konkret. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah protes publik hanya berfokus pada simbol, sementara struktur penganggaran legislatif tetap berjalan seperti biasa?
Demo Mahasiswa Dorong Evaluasi, Tapi Bukan Hapus Total
Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menuntut agar tunjangan diperbaiki, bukan dihapus. Audiensi dengan pimpinan dewan menyepakati adanya evaluasi menyeluruh. Semua fraksi, menurut wakil ketua DPRD, telah setuju menyesuaikan besaran tunjangan dengan kondisi ekonomi saat ini dan kemampuan keuangan daerah.
Patokan Keputusan: PAD dan Transparansi Keuangan
Pimpinan DPRD menyatakan tunjangan akan disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data publik terkait gaji dan tunjangan bahkan sudah dibagikan secara terbuka sebagai bagian dari upaya transparansi. Fraksi-fraksi DPRD juga sepakat untuk memantau BUMD agar menghindari penyimpangan anggaran.
Penutup: Masa Evaluasi sebagai Momentum Reformasi
Sikap membuka evaluasi pada tunjangan sangat penting. Ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal efektivitas penggunaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Evaluasi terbuka bisa menjadi momentum reformasi, membawa dewan lebih dekat di hati rakyat dan memastikan anggaran legislatif digunakan secara adil dan akuntabel.[]
