JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mematok target penguatan armada pengamanan kawasan hutan secara besar-besaran. Pemerintah berencana menambah kuota personel Polisi Kehutanan (Polhut) secara bertahap hingga mencapai 70.000 personel guna mengawasi kekayaan alam nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan Prabowo saat menghadiri penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, dan penguasaan kembali kawasan hutan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Kepala negara menyoroti timpangnya perbandingan antara luas bentang rimba Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare dengan ketersediaan petugas patroli di lapangan saat ini.
Ketimpangan Rasio Penjaga dan Bentang Rimba
Prabowo membeberkan bahwa kekuatan personel Polisi Hutan yang aktif saat ini hanya berkisar 4.500 orang. Keterbatasan tersebut dinilai menjadi celah rawan bagi maraknya praktik pembalakan liar hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kalau tidak salah, untuk menjaga hutan kita yang puluhan juta hektar, kita hanya punya 7.000… hanya punya 4.500 Polisi Hutan. Menjaga puluhan juta, hanya ada 4.500 Polisi Hutan,” ungkap Prabowo.
Merespons ketimpangan itu, pemerintah telah mengusulkan kebutuhan penambahan pos anggaran pengamanan teritorial ini ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tahapan Penambahan: Target 21.000 Personel pada 2027
Presiden menegaskan bahwa lonjakan kuota personel tidak akan dipenuhi sekaligus, melainkan disesuaikan dengan kapasitas anggaran dan peta jalan bertahap.
Sebagai langkah awal, jumlah Polisi Hutan ditargetkan terdongkrak menjadi sekitar 21.000 personel pada 2027 mendatang.
Estimasi Tuntas dalam Tiga hingga Empat Tahun
“Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 2027. Berarti mungkin 3–4 tahun kita akan sampai 70.000,” jelas Prabowo memproyeksikan target akhir.
Rencana ekspansi ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya, yang mengonfirmasi restu presiden atas perekrutan 70.000 Polhut demi menjaga kedaulatan hutan nasional.
Penambahan personel ini juga diproyeksikan untuk memperkuat kolaborasi bersama aparat TNI dan Polri yang selama ini turut diterjunkan dalam mitigasi karhutla.
Penertiban Kawasan Hutan dan Penyelamatan Uang Negara
Langkah penambahan personel ini beriringan dengan capaian Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menyerahkan uang pemulihan negara sebesar Rp13,24 triliun di hadapan Presiden Prabowo.
Selain pemasukan kas negara, Satgas PKH melaporkan keberhasilan merebut kembali hak penguasaan kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare.
Lahan yang berhasil diamankan kembali tersebut mencakup kawasan perkebunan, area pertambangan, hingga hutan konservasi dan hutan lindung.
Peningkatan jumlah Polhut ke depan diharapkan mampu menjaga areal hutan yang telah dipulihkan negara, sekaligus menutup ruang bagi segala bentuk tindak pidana kehutanan.[]
