JAKARATA — Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 telah menyeret empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Aziz Taba.
Keempatnya kini berstatus terdakwa dan telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta sejak 11 Agustus 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan pembagian serta pengelolaan tambahan kuota haji Indonesia.
Selain empat terdakwa, sejumlah nama lain turut muncul dalam penyidikan maupun persidangan. Namun, status mereka berbeda-beda dan tidak semuanya ditetapkan sebagai tersangka.
Empat Tersangka yang Sudah Menjadi Terdakwa
Yaqut Cholil Qoumas merupakan Menteri Agama periode 2020–2024. KPK menetapkannya sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 terkait dugaan penyimpangan penentuan dan pengelolaan kuota haji tambahan.
Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex merupakan mantan staf khusus Yaqut di Kementerian Agama. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 dan didakwa bersama Yaqut dalam perkara yang sama.
Ismail Adham merupakan Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour. KPK menetapkannya sebagai tersangka pada 30 Maret 2026 terkait dugaan keterlibatan pihak penyelenggara perjalanan haji dalam pengelolaan kuota tambahan.
Asrul Aziz Taba merupakan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal yang sama dengan Ismail.
KPK menahan Yaqut dan Gus Alex pada Maret 2026. Sementara Ismail dan Asrul ditahan pada 8 Juni 2026 sebelum perkara keempatnya disidangkan mulai Agustus.
Nama Lain yang Muncul dalam Perkara
Fuad Hasan Masyhur merupakan pemilik biro perjalanan haji Maktour. Ia sempat dicegah bepergian ke luar negeri dan diperiksa KPK sebagai saksi, tetapi tidak termasuk empat tersangka yang disidangkan.
Hilman Latief merupakan mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Ia diperiksa KPK dalam penyidikan dan dihadirkan sebagai saksi di persidangan, bukan sebagai terdakwa.
Nusron Wahid juga disebut dalam keterangan Gus Alex terkait dugaan aliran uang untuk kebutuhan Pansus Haji 2024. Nusron saat itu menjabat Ketua Pansus Haji DPR dan kini merupakan Menteri ATR/Kepala BPN.
Gus Alex mengaku yakin uang sebesar USD 1 juta yang dikumpulkannya untuk kebutuhan Pansus Haji sampai kepada Nusron melalui sejumlah perantara. Namun, pengakuan tersebut masih menjadi bagian dari keterangan di persidangan dan bukan penetapan status hukum Nusron sebagai tersangka.
Nama Zainal Abidin turut muncul dalam keterangan Gus Alex. Ia disebut sebagai pihak yang menghubungkan Gus Alex dengan orang-orang yang kemudian terlibat dalam proses penyerahan uang tersebut.
Selain nama-nama itu, sejumlah pejabat dan pihak swasta juga dimintai keterangan sebagai saksi. Status saksi, pihak yang disebut dalam kesaksian, dan tersangka harus dibedakan karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Pada 18 November 2026, Yaqut menolak menjadi saksi bagi tiga terdakwa lainnya. Sementara Gus Alex, Ismail, dan Asrul bersedia memberikan keterangan dalam persidangan yang berlanjut pada 19 November 2026.
Hingga Jumat, 20 November 2026, empat orang tersebut merupakan pihak yang berstatus terdakwa dalam perkara korupsi kuota haji. Nama-nama lain yang muncul dalam pemeriksaan belum dapat disebut sebagai tersangka tanpa pengumuman resmi dari KPK.(*)












