JAKARTA – Industri penyelenggaraan acara (event organizer) di tanah air kini dituntut melakukan lompatan tata kelola ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa kemajuan sektor kreatif ini tidak lagi bisa semata-mata mengandalkan kelihaian kreasi artistik dan eksekusi teknis, melainkan wajib ditopang oleh sertifikasi kompetensi berstandar nasional, penegakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan perlindungan bagi seluruh pekerja.
Seruan tersebut diutarakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat memberikan pidato kunci dalam ajang Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 bertema “Membangun SDM Event yang Kompeten, Profesional, dan Berdaya Saing” di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Afriansyah memaparkan bahwa sektor pertunjukan dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) memiliki bentang ekosistem yang amat luas. Rantai pasoknya mengintegrasikan divisi rancang bangun panggung, tata cahaya dan suara, manajemen gedung pertemuan, armada logistik berat, pengamanan massa, perhotelan, hingga konseptor kreatif.
Di sisi lain, struktur ketenagakerjaan industri ini terbilang unik dan cair karena didominasi oleh pekerja lepas (freelancer), tenaga kerja paruh waktu, serta kru teknis dari subkontraktor pihak ketiga (vendor). Kompleksitas inilah yang menuntut standarisasi komprehensif dari hulu ke hilir.
“Prinsip tata kelola pengembangan SDM event dipimpin oleh kebutuhan industri, difasilitasi pemerintah, dilaksanakan bersama, dan diukur dari hasil kerja,” ungkap Afriansyah.
Sertifikasi SKKNI dan Sislatkernas Jadi Tolok Ukur
Guna menyamakan standar mutu tenaga kerja lokal dengan kualifikasi internasional, Kemnaker telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kegiatan Acara melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2024.
Regulasi tersebut menjadi pedoman kurikulum pelatihan kerja dalam Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). Ke depan, para pelaku teknis dan manajerial industri acara didorong mengantongi sertifikat keahlian resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Menurut Wamenaker, kepemilikan sertifikasi membuktikan bahwa pekerja tidak hanya mahir mengoperasikan peralatan canggih, namun juga memahami prosedur operasional standar (SOP), etika komunikasi profesional, mitigasi insiden darurat, dan manajemen risiko panggung.
K3 Bukan Beban Administratif, Kru Lepas Wajib Dilindungi
Sorotan krusial lain yang ditekankan pemerintah adalah disiplin penerapan K3 di lapangan. Aktivitas produksi panggung menyimpan risiko kecelakaan kerja bertingkat tinggi, mulai dari instalasi kelistrikan berdaya besar, beban gantung (rigging) berton-ton, instalasi piroteknik, pengangkutan kargo logistik, hingga pengendalian kerumunan pengunjung (crowd control).
Afriansyah mengingatkan bahwa K3 harus diinternalisasi sebagai budaya kerja mutlak, bukan sekadar pelengkap dokumen izin keramaian. Yang terpenting, perlindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh diskriminatif.
“Perhatian terhadap keselamatan tidak hanya berlaku bagi karyawan tetap, tetapi juga mencakup para pekerja lepas dan vendor lapangan yang berada di garda terdepan persiapan acara,” imbuhnya.
5 Pilar Mutu SDM Penyelenggaraan Acara
Menutup arahannya, Wamenaker mengajak seluruh asosiasi, promotor, dan agensi penyelenggara acara mengadopsi lima pilar kualitas kerja untuk menjaga keberlanjutan industri kreatif nasional:
- Prioritas Keselamatan Kerja: Menjadikan K3 sebagai fondasi mutlak sejak tahap perencanaan hingga pembongkaran panggung (load-out).
- Penguatan Profesionalisme: Meningkatkan daya saing talenta lokal lewat sertifikasi keterampilan dan pemahaman etika industri.
- Kejelasan Hubungan Kerja: Menjamin transparansi kontrak kerja serta kepastian hak normatif bagi kru lepas maupun pihak vendor.
- Produktivitas Berkelanjutan: Mengakselerasi transformasi digital serta mengadopsi konsep green event yang minim jejak karbon.
- Ekosistem Kerja Inklusif: Membuka ruang partisipasi yang adil bagi perempuan, pemuda, kelompok rentan, hingga penyandang disabilitas di ranah industri acara.
“Event yang berdaya saing dibangun oleh manusia yang kompeten, bekerja profesional, dan memperoleh pelindungan,” pungkas Afriansyah.
Penerapan standar ketenagakerjaan yang terukur ini diyakini bakal mengukuhkan posisi Indonesia sebagai destinasi penyelenggaraan festival, konferensi global, dan konser kelas dunia yang aman dan tepercaya.[]













