SEANTERONEWS.com – Korps Bhayangkara mempertegas arah transformasi kelembagaannya dengan menempatkan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama pelayanan. Melalui doktrin bertajuk “Polri Bersama Masyarakat”, aparat kepolisian dituntut untuk tidak berjarak dan hadir memberikan solusi nyata di tengah kehidupan warga.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa seruan tersebut bukan sekadar pemanis kata atau slogan formalitas. Semboyan ini wajib diwujudkan dalam tindakan konkret harian oleh seluruh personel di berbagai tingkatan komando.
“Keberadaan polisi bersama masyarakat harus diwujudkan dalam tugas, mulai dari mendengar, melayani, melindungi hingga menjaga keamanan bersama,” ungkap Isir dalam keterangannya yang diterima JurnalLugas.Com, Senin (5/10/2026).
Selaras dengan Visi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto
Penegasan arah kebijakan ini sejalan dengan komitmen Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Cetak biru pembenahan tersebut sebelumnya telah dipaparkan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026 lalu.
Dalam forum parlemen itu, Suyudi menjadikan doktrin “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai poros utama reformasi Polri. Orientasi tugas Korps Bhayangkara diarahkan sepenuhnya untuk melayani kepentingan publik secara akuntabel, profesional, dan transparan.
Irjen Isir menambahkan bahwa membangun kedekatan emosional dengan masyarakat tidak cukup hanya dengan menempatkan personel berpatroli di jalanan.
Polri wajib memiliki kepekaan untuk membuka diri terhadap masukan, keluhan, hingga kritik tajam dari masyarakat sebagai bahan evaluasi internal.
Kesediaan mendengar aspirasi warga dinilai menjadi jembatan utama dalam memperbaiki mutu pelayanan penegakan hukum agar semakin adil dan humanis.
Merawat Kepercayaan Publik demi Keamanan Bersama
Melalui paradigma baru ini, kepolisian diharapkan mampu merespons potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara lebih cepat dan tanggap.
Isir mengingatkan bahwa kehadiran polisi di lapangan harus mampu mengikis sekat eksklusivitas aparatur negara terhadap rakyatnya.
“Polri tidak boleh berjarak. Polisi harus hadir, mendengar, bekerja bersama masyarakat dan memberi solusi,” pungkas Isir.
Pembenahan menyeluruh ini diharapkan dapat mengembalikan serta merawat modal terpenting institusi penegak hukum, yakni kepercayaan penuh dari masyarakat luas.[]
