JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menyusun instrumen penyangga ekonomi guna membentengi daya beli publik sekaligus memacu geliat sektor riil memasuki akhir tahun. Kementerian Keuangan saat ini tengah menyisir alokasi fiskal sementara senilai kurang lebih Rp31 triliun yang dipersiapkan untuk membiayai bauran paket stimulus dan insentif terpadu mulai kuartal IV-2026 hingga 2027 mendatang.
Rencana matang ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan di Istana Negara.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, memaparkan bahwa intervensi kebijakan ini dirancang inklusif untuk menyentuh langsung denyut kebutuhan masyarakat lapis bawah hingga kelas pekerja, mencakup sektor ketenagakerjaan, pasokan pangan, perumahan rakyat, hingga relaksasi industri manufaktur.
“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” terang Haryo dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Bantalan Upah Buruh dan Reformasi Pajak Pekerja
Pada pilar ketenagakerjaan, pemerintah menggelontorkan kembali program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada kuartal IV-2026. Sebanyak 13,3 juta pekerja yang memenuhi kualifikasi akan menerima bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut, dengan estimasi serapan anggaran mencapai hampir Rp12 triliun.
Selain bantalan tunai, beban pengeluaran buruh diringankan melalui perluasan insentif pemotongan PPh Pasal 21 bagi karyawan bergaji di bawah Rp10 juta per bulan. Mulai tahun 2027, fasilitas perpajakan ini ditargetkan melindungi sedikitnya 7,5 juta tenaga kerja lintas sektor usaha.
Pemerintah secara paralel juga mematangkan kajian penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) demi memberikan ruang likuiditas belanja yang lebih luas bagi masyarakat produktif.
Alokasi Pangan Rp17,5 Triliun dan Insentif Properti
Guna mengantisipasi gejolak harga komoditas pokok di meja makan warga, alokasi jumbo sebesar Rp17,5 triliun disiapkan khusus untuk bantuan pangan. Skema ini diwujudkan lewat pembagian beras berkala sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang periode Oktober hingga Desember 2026.
Di sektor properti yang memiliki keterkaitan industri luas, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dipastikan berlanjut hingga tahun 2027. Keringanan pajak penuh diberikan bagi unit hunian seharga maksimal Rp2 miliar. Sementara untuk hunian dengan rentang harga hingga Rp5 miliar, insentif pembebasan PPN tetap berlaku secara proporsional atas porsi harga sampai Rp2 miliar.
Melengkapi insentif pajak properti, perbankan disiapkan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan suku bunga dipatok tetap di angka 6 persen. Pembiayaan murah ini membidik masyarakat berpenghasilan tetap di kisaran Rp17 juta per bulan yang hendak membeli rumah tinggal dengan plafon harga maksimal Rp500 juta.
Dukungan Rantai Pasok Industri Logam Mulia
Dorongan produktivitas turut merambah industri pengolahan perhiasan melalui harmonisasi regulasi PPN mutakhir untuk komoditas logam mulia berkadar kemurnian 99,9 persen. Kebijakan ini diharapkan menyederhanakan rantai distribusi bahan baku serta memacu daya saing ekspor produk kerajinan bernilai tambah tinggi di pasar global.
Haryo menegaskan bahwa penataan anggaran sekitar Rp31 triliun ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam meredam tekanan ekonomi global terhadap rumah tangga rentan. Sinergi antara perlindungan sosial dan kemudahan berusaha ini diproyeksikan menjadi bantalan kokoh dalam mengamankan momentum pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027.[]
