RABAT – Tonggak sejarah baru terukir dalam lanskap ketatanegaraan Maroko. Raja Mohammed VI secara resmi menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Perdana Menteri, menjadikannya perempuan pertama yang dipercaya memegang kendali pemerintahan eksekutif di kerajaan Afrika Utara tersebut.
Pengumuman penunjukan figur berusia 50 tahun itu dirilis langsung oleh pihak Istana Kerajaan Maroko pada Selasa (29/9/2026) waktu setempat. Langkah ini menempatkan El Mansouri sebagai perempuan kedua di kawasan dunia Arab modern yang berhasil menduduki kursi perdana menteri, menyusul Najla Bouden yang pernah memimpin kabinet Tunisia pada rentang Oktober 2021 hingga Agustus 2023.
Dalam pidato perdananya yang disiarkan stasiun televisi nasional, El Mansouri menyampaikan rasa haru dan menyebut mandat ini sebagai tonggak penting bagi kesetaraan gender di negerinya.
“Momen ini sungguh bersejarah. Untuk pertama kalinya sepanjang perjalanan bangsa kita, seorang perempuan dipercaya mengemban amanah memimpin roda pemerintahan. Ini bukan sekadar kebanggaan personal, melainkan kehormatan bagi seluruh perempuan di Maroko,” tutur El Mansouri sebagaimana dikutip dari laporan Al-Jazeera, Rabu (30/9/2026).
Tantangan Membangun Koalisi Parlemen
Mandat pembentukan kabinet diberikan kepada El Mansouri berselang empat hari usai pengumuman resmi hasil pemilihan umum legislatif. Partai Otentisitas dan Modernitas (PAM) yang ia nakhodai sukses memuncaki kontestasi dengan mengamankan 97 dari total 395 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Maroko.
Kendati keluar sebagai pemenang pemilu, raihan tersebut belum memenuhi batas mayoritas mutlak yang mematok sedikitnya 198 kursi untuk membentuk pemerintahan tunggal. Konsekuensinya, tugas perdana El Mansouri adalah merajut koalisi lintas partai politik demi membentuk koalisi yang stabil.
Partai PAM telah membuka pintu kemitraan strategis dengan sejumlah poros politik. Kendati demikian, penjajakan dipastikan tanpa kehadiran Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) serta Federasi Kiri Demokratik yang sejak awal memilih mengambil posisi di luar pemerintahan sebagai oposisi penyeimbang.
Rekam Jejak Birokrat dan Agenda Strategis Menuju 2030
Lahir di Marrakesh pada 1976, El Mansouri menempuh pendidikan hukum di Prancis hingga meraih diploma studi lanjutan dari Universitas Montpellier, serta memperdalam keahlian hukum bisnis Anglo-Saxon di Universitas New York (NYU), Amerika Serikat.
Karier kepemimpinannya terasah kuat di tingkat daerah. Pada 2009, ia mencatatkan rekor sebagai perempuan pertama yang terpilih menjadi Wali Kota Marrakesh. Kepemimpinan teknokratisnya mengantarkan El Mansouri kembali memenangi kursi wali kota pada 2021, sebelum akhirnya ditarik ke kabinet nasional sebagai Menteri Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pembangunan Perkotaan, Perumahan, dan Kebijakan Perkotaan pada Oktober 2021.
Selama menduduki pos kementerian, ia dinilai sukses memimpin tata kelola relokasi warga terdampak gempa bumi Al Haouz serta mengeksekusi reformasi subsidi perumahan nasional.
Ke depan, kabinet baru pimpinan El Mansouri dihadapkan pada agenda raksasa berskala global. Salah satu fokus terbesarnya adalah mengawal alokasi dan tata kelola investasi infrastruktur bernilai miliaran dolar AS dalam rangka persiapan menyambut gelaran Piala Dunia FIFA 2030, di mana Maroko terpilih sebagai tuan rumah bersama Spanyol dan Portugal.[]
