JAKARTA – Kebijakan moratorium ekspor bijih mentah yang diintegrasikan dengan program hilirisasi mineral berhasil mentransformasi posisi tawar Indonesia di panggung ekonomi internasional. Dalam kurun waktu satu dekade, Indonesia sukses melompatkan pangsa pasar nikel olahan global dari semula hanya 1 persen menjadi 41 persen, sekaligus merebut posisi dominan yang sebelumnya dipegang oleh Tiongkok.
Lompatan struktural ini mendapat apresiasi positif dari kalangan ekonom. Kebijakan konsisten yang dikawal oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, dinilai terbukti efektif mengubah peta industri pertambangan tanah air.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memaparkan bahwa langkah tegas menutup keran ekspor material mentah telah mengubah status Indonesia dari sekadar lumbung bahan mentah menjadi episentrum manufaktur olahan dunia.
“Indonesia berhasil bertransformasi dari sekadar eksportir bijih mentah menjadi pusat pemrosesan nikel olahan,” ujar Yusuf, Selasa (29/9/2026).
Menurut Yusuf, penguasaan pangsa pasar sebesar 41 persen merupakan instrumen negosiasi strategis bagi diplomasi ekonomi nasional. Dalam konteks ini, pengaturan kuota produksi melalui instrumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterapkan Kementerian ESDM memegang peranan krusial guna menjaga stabilitas harga, mengamankan pasokan bagi fasilitas pengolahan (smelter) di dalam negeri, serta mengoptimalkan pendapatan kas negara.
Namun, Yusuf mengingatkan bahwa dominasi volume produksi tidak boleh membuat pemerintah lekas berpuas diri.
“Pangsa 41 persen adalah modal tawar yang sangat besar, tetapi baru benar-benar menjelma menjadi kekuatan ekonomi riil jika Indonesia mampu menguasai teknologi pengolahan secara mandiri, mendiversifikasi negara pembeli, menjaga kestabilan harga komoditas, dan mengunci lebih banyak nilai tambah di dalam negeri,” tegasnya.
Lonjakan Produksi dan Guyuran Modal
Senada dengan itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai kebijakan hilirisasi telah memicu pergeseran struktural yang signifikan pada perekonomian domestik. Merujuk data gabungan Our World in Data serta British Geological Survey, kapasitas produksi nikel olahan Indonesia meroket lebih dari 60 kali lipat dari kisaran 22 ribu ton pada 2014 menjadi melampaui 1,4 juta ton pada 2023.
Akselerasi kapasitas produksi tersebut sejalan dengan derasnya kucuran modal yang masuk ke tanah air. Realisasi investasi sektor hilirisasi pada 2025 berhasil menembus angka Rp584,1 triliun, dan momentum ekspansi tersebut berlanjut pada paruh pertama 2026 dengan perolehan investasi mencapai Rp300,1 triliun. Aliran modal ini terbukti menciptakan dampak berganda (multiplier effect) berupa pembukaan lapangan kerja baru, lonjakan nilai devisa ekspor, serta pendalaman rantai pasok industri nasional.
Tantangan Babak Kedua: Menuju ‘Deep Industrialization’
Memandang prospek ke depan, Ronny menekankan bahwa keberhasilan mengamankan pasokan hulu harus segera ditingkatkan menuju fase deep industrialization (industrialisasi mendalam). Penguasaan rantai hilir melalui teknologi hidrometalurgi seperti High Pressure Acid Leach (HPAL), manufaktur bahan prekursor, katoda, hingga produksi sel baterai kendaraan listrik menjadi agenda mutlak.
Langkah ini dipandang krusial agar Indonesia tidak hanya berhenti sebagai produsen produk setengah jadi, melainkan mampu mengendalikan mata rantai ekosistem energi bersih dunia.
“Gelar sebagai ‘raja nikel’ dunia sejatinya baru babak pembuka. Babak berikutnya jauh lebih menentukan: apakah Indonesia hanya akan berpuas diri menjadi negara pengekspor nikel terbesar, atau benar-benar tampil sebagai negara yang paling dominan menikmati limpahan nilai ekonomi, kedaulatan teknologi, dan supremasi industri dari komoditas yang dimilikinya,” pungkas Ronny.[]
