NEW YORK — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono membuka pernyataan nasional Indonesia dalam Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) dengan pesan yang langsung menyorot identitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Di hadapan para delegasi negara-negara anggota PBB di New York, Sabtu, 26 September 2026 waktu setempat, Sugiono mengawali pidatonya dengan salam dari berbagai tradisi keagamaan yang selama ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salep, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, semoga damai menyertai kita semua,” ujar Sugiono.
Ucapan tersebut disambut tepuk tangan para delegasi yang berada di ruang sidang. Pernyataan nasional Indonesia itu berlangsung sekitar 17 menit dan menjadi salah satu penampilan diplomatik Indonesia dalam rangkaian Debat Umum Sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Debat Umum tahun ini berlangsung pada tanggal 22–26 September dan kembali dilanjutkan pada tanggal 28 September 2026.
Salam https://seanteronews.com/ tersebut tidak berhenti sebagai pembuka pidato. Sugiono kembali menggunakannya pada bagian akhir pernyataan nasional Indonesia.
Pada penutup pidatonya, ia menyampaikan salam yang kembali merangkum sejumlah tradisi keagamaan Indonesia, sebelum mengajak masyarakat internasional memperkuat perdamaian dan kerja sama.
Keberagaman Jadi Bagian dari Ketahanan Nasional
Sugiono dalam pidatonya menghubungkan keberagaman masyarakat Indonesia dengan konsep ketahanan nasional. Menurut dia, kemajemukan suku, budaya dan keyakinan bukanlah persoalan yang harus diseragamkan, melainkan realitas yang perlu dikelola melalui persatuan, demokrasi, dialog dan penghormatan terhadap perbedaan.
Ia menilai pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan ketika seluruh masyarakat mempunyai ruang untuk berpartisipasi dan hidup berdampingan.
“Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, Indonesia adalah satu rakyat, satu bangsa,” kata Sugiono.
Kementerian Luar Negeri RI menyebut persatuan dalam keberagaman, demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum Ditempatkan sebagai unsur penting dalam membangun ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan tersebut kemudian diposisikan sebagai landasan untuk memperkuat ketahanan kawasan dan sistem multilateral global.
Sugiono juga membawa pengalaman Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan ke panggung internasional. Pengalaman perdamaian di sejumlah wilayah Indonesia menjadi bagian dari pesan bahwa dialog dan komunikasi antarkelompok dapat digunakan untuk membangun kembali kepercayaan serta menjaga keutuhan masyarakat.
HAM Tak Hanya Bicara Kekerasan
Dalam pidatonya, isu keberagaman kemudian membahas persoalan hak asasi manusia.
Sugiono menempatkan HAM dalam kerangka yang lebih luas. Perlindungan hak masyarakat, menurut pesan yang disampaikannya, tidak semata-mata diukur dari ada atau tidaknya kekerasan.
Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar, termasuk pangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Perspektif tersebut ditempatkan dalam kerangka ketahanan nasional yang menurut pemerintah Indonesia mencakup kemandirian pangan, ketahanan energi, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan ekonomi menghadapi berbagai guncangan.
Indonesia sekaligus menegaskan dirinya sebagai negara yang menjadikan demokrasi, HAM dan supremasi hukum sebagai bagian dari landasan kehidupan berbangsa.
Palestina Jadi Ujian Hukum Internasional
Dari isu domestik, Sugiono kemudian menyoroti salah satu persoalan paling sensitif dalam diplomasi internasional, yakni Palestina.
Ia menyebut persoalan Palestina sebagai salah satu ujian paling nyata bagi sistem multilateral dan komitmen dunia dalam menegakkan hukum internasional.
Menurut Sugiono, berbagai pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip internasional dengan tindakan nyata di lapangan. Indonesia karena itu menegaskan kembali dukungannya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.
Indonesia menyatakan akan terus mendukung terwujudnya Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan solusi dua negara, hukum internasional serta parameter yang telah disepakati secara internasional.
Bagi Indonesia, isu Palestina tidak hanya menyangkut persoalan kawasan Timur Tengah. Persoalan tersebut juga menjadi ukuran sejauh mana sistem multilateral mampu menegakkan prinsip yang telah dibangun dan memberikan perlindungan ketika masyarakat internasional menghadapi krisis.
Dorong Multilateralisme yang Lebih Tangguh
Sugiono juga menempatkan penguatan multilateralisme sebagai agenda utama Indonesia dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Indonesia berpandangan bahwa sistem multilateral harus mampu beradaptasi terhadap perubahan global, merespons berbagai krisis dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Kementerian Luar Negeri RI menyebut Indonesia mendorong multilateralisme yang lebih tangguh dengan tetap menempatkan PBB sebagai institusi penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pada saat yang sama, Indonesia mendorong reformasi agar sistem multilateral menjadi lebih representatif, tangkas dan mampu menghasilkan tindakan konkret.
Dalam konteks kawasan, Sugiono menyinggung pengalaman ASEAN yang selama puluhan tahun mengelola perbedaan melalui komunikasi, dialog dan pencarian titik temu. Pendekatan tersebut dinilai relevan ketika dunia menghadapi meningkatnya persaingan strategis antarnegara.
Indonesia Bidik Kursi DK PBB 2029–2030
Di forum yang sama, Indonesia mengumumkan pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030.
Pencalonan tersebut mengusung tema “Fostering Unity, Advancing Peace” atau “Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian”.
Sugiono menyatakan Indonesia akan membawa pendekatan diplomasi yang menekankan keterbukaan dialog, pencarian titik temu, penghormatan terhadap Piagam PBB serta penerjemahan tanggung jawab bersama menjadi kerja sama nyata.
Indonesia juga menegaskan kesiapan untuk terus berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan internasional melalui diplomasi, mediasi, bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian serta partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Mengulang Pesan Prabowo
Penggunaan salam lintas agama oleh Sugiono di forum PBB juga melanjutkan pola yang sebelumnya ditampilkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang ke-80 Majelis Umum PBB pada 23 September 2025.
Dalam pidato yang terdokumentasi resmi oleh PBB, Prabowo menyampaikan gagasan mengenai umat manusia sebagai satu keluarga di tengah perbedaan agama dan kebangsaan. Ia juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina melalui solusi dua negara.
Setahun kemudian, pesan tentang keberagaman kembali terdengar dari mimbar yang sama. Namun kali ini salam lintas agama ditempatkan Sugiono sejak awal pidato dan kembali digunakan ketika mengakhiri pernyataan nasional Indonesia.
Rangkaian pesan tersebut menampilkan bagaimana Indonesia menceritakan pengalaman mengelola keberagaman di dalam negeri dengan agenda diplomasi di tingkat internasional: memperkuat ketahanan nasional, menjaga dialog, mendukung multilateralisme, mendorong perdamaian dan mempertahankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Sidang ke-81 Majelis Umum PBB sendiri mengangkat tema “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All”, dengan agenda Debat Umum yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York. (*)
