SEANTERONEWS.com – Panggung diplomasi global kembali menjadi saksi ketegasan posisi Indonesia. Dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di Markas Besar PBB, New York, Menteri Luar Negeri RI Sugiono membawa pesan kuat mengenai urgensi ketahanan nasional sebagai fondasi utama terciptanya perdamaian dan tatanan dunia yang stabil.
Menyampaikan Pernyataan Nasional pada Sabtu (26/9/2026), Sugiono merefleksikan kembali cita-cita awal pembentukan PBB dan proklamasi kemerdekaan Indonesia 81 tahun silam.
“Delapan puluh satu tahun lalu, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir dengan sebuah keyakinan dan tujuan yang sama, yaitu untuk tidak menyerahkan masa depan umat manusia kepada perang dan perpecahan,” tegas Sugiono di hadapan para pemimpin dunia.
Sidang tahun ini yang mengusung tema besar “Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all”, menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendesak reformasi sistem multilateral. Di tengah munculnya krisis dan konflik baru, Sugiono menilai sistem global harus lebih tangkas dan representatif.
Ketahanan Nasional Sebagai Titik Nol Perdamaian
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono memaparkan bahwa stabilitas dunia harus dimulai dari dalam negeri masing-masing negara. Ia membagikan cetak biru pengalaman Indonesia dalam memperkuat fondasi domestik melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, serta masifnya investasi di sektor pendidikan dan kesehatan.
Lebih dari sekadar ketahanan ekonomi, Indonesia memandang supremasi hukum, demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan persatuan dalam keberagaman sebagai pilar utama ketahanan nasional.
“Sebagai negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, Indonesia adalah satu rakyat, satu bangsa,” paparnya.
Ketahanan di tingkat nasional ini, lanjut Sugiono, akan memancar menjadi stabilitas kawasan. Ia mencontohkan bagaimana ASEAN selama hampir enam dekade sukses mengelola perbedaan melalui dialog dan pencarian titik temu, menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil di tengah sengitnya kompetisi geopolitik.
Bela Palestina dan Pencalonan DK PBB
Isu kemanusiaan di Palestina tak luput dari sorotan tajam Indonesia. Menlu Sugiono menegaskan bahwa krisis Palestina bukan sekadar konflik regional di Timur Tengah, melainkan ujian terberat bagi muruah dan kredibilitas sistem multilateral PBB itu sendiri.
“Isu Palestina merupakan ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya dan memberikan hasil ketika paling dibutuhkan. Jawaban terhadap multilateralisme yang belum sempurna bukanlah menguranginya, melainkan menciptakan multilateralisme yang lebih baik,” tegas Sugiono.
Indonesia kembali menggaungkan dukungan absolut terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina, serta terwujudnya negara merdeka dan berdaulat berlandaskan kerangka Solusi Dua Negara (Two-State Solution).
Sebagai wujud nyata komitmen terhadap perdamaian dunia, dalam forum tersebut Indonesia juga secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2029–2030, dengan mengusung slogan “Fostering Unity, Advancing Peace”.
Manuver diplomasi Indonesia di New York tidak berhenti di mimbar utama PBB. Di sela-sela High Level Week, Menlu Sugiono juga hadir dalam Pertemuan ke-9 Tingkat Menteri Luar Negeri.[]
