PIDIE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie secara resmi menyerahkan 97 unit sepeda motor dinas baru kepada seluruh Imum Mukim di wilayah tersebut, Rabu (19/8/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk mempercepat mobilitas dan mengoptimalkan kualitas pelayanan lembaga adat di tingkat mukim.
Kendaraan operasional yang diserahkan berupa Honda Vario 160 CBS. Proses pengadaan armada baru ini dilakukan secara transparan melalui mekanisme e-katalog dengan total alokasi anggaran mencapai Rp2,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun 2026.
Modernisasi Fasilitas Operasional
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Pidie, Wahidin, S.STP., M.Si., mengungkapkan bahwa pembaharuan armada ini sangat mendesak. Pasalnya, kendaraan dinas lama jenis Honda Revo yang digunakan para Imum Mukim sejak tahun 2011 sebagian besar telah mengalami kerusakan berat dan masa berlaku pajaknya telah habis.
“Motor matic baru ini kita serahkan untuk menggantikan kendaraan lama yang operasionalnya sudah tidak maksimal. Langkah ini adalah bagian dari komitmen Pemkab untuk memberikan fasilitas kerja yang layak bagi para pimpinan mukim dalam menjalankan tugas dinasnya,” ujar Wahidin di Sigli.
Terkait aset lama, Wahidin menjelaskan bahwa seluruh motor Honda Revo keluaran 2011 yang merupakan aset Pemerintah Aceh berstatus pinjam pakai, telah dikembalikan secara sukarela oleh para Imum Mukim ke DPMG Pidie untuk ditertibkan secara administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorongan Kinerja dan Kesejahteraan
Selain memberikan armada baru, Pemkab Pidie juga memberikan perhatian pada kesejahteraan operasional dengan menaikkan dana tunjangan bulanan sebesar Rp125.000 per orang. Penambahan ini diharapkan dapat menunjang biaya perawatan kendaraan serta kebutuhan operasional lainnya di lapangan.
Pemerintah berharap fasilitas baru ini tidak disalahgunakan, melainkan dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Mobilitas para Imum Mukim yang mencakup wilayah desa yang luas menuntut ketersediaan alat transportasi yang andal.
“Kendaraan ini adalah fasilitas pendukung tugas. Kami berharap Imum Mukim dapat semakin lincah dalam melakukan koordinasi antar-gampong dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambah Wahidin.
Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat tingkat mukim merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan di Aceh. Dengan dukungan armada operasional yang lebih modern, diharapkan setiap pelayanan publik, mulai dari urusan kemasyarakatan hingga persoalan keagamaan di tingkat mukim, dapat berjalan lebih efisien, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Pidie.[]
