BANDA ACEH – Dua puluh satu tahun telah berlalu sejak lembaran sejarah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Aceh telah berhasil melewati masa transisi dari konflik bersenjata menuju kedamaian. Namun, insiden ketegangan saat peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman menjadi pengingat jujur bahwa perdamaian bukanlah garis akhir, melainkan sebuah proses yang terus berevolusi.
Sudah saatnya kita beranjak dari sekadar merayakan ketiadaan perang (negative peace) menuju perwujudan perdamaian yang lebih substansial (positive peace).
Transformasi dari “Tidak Ada Perang” menjadi “Kualitas Hidup”
Dalam studi perdamaian, negative peace hanyalah kondisi di mana tidak ada dentuman senjata. Namun, perdamaian sejati atau positive peace jauh lebih kompleks. Ia menyangkut kehadiran keadilan, kesejahteraan ekonomi, kualitas pendidikan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Masyarakat Aceh hari ini mungkin tidak lagi takut pada peluru, namun mereka masih berhadapan dengan tantangan baru: ketiadaan lapangan kerja bagi pemuda, kerentanan ekologis akibat bencana hidrometeorologi, dan birokrasi yang belum sepenuhnya efektif. Perdamaian tidak akan utuh selama masih ada petani yang kehilangan lahan atau masyarakat yang merasa negara tidak hadir saat mereka ditimpa musibah.
Kepercayaan: Fondasi Otonomi Asimetris
Aceh memiliki otonomi khusus yang dijamin Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kekhususan ini adalah bagian dari solusi politik sejarah. Namun, otonomi asimetris ini membutuhkan fondasi berupa kepercayaan (trust).
Pemerintah pusat perlu memandang kekhususan Aceh sebagai kekuatan untuk mempererat NKRI, bukan ancaman. Sebaliknya, masyarakat Aceh harus merasa bahwa negara benar-benar memberikan ruang bagi identitas lokal untuk berkembang dengan bermartabat. Kepercayaan ini tidak bisa dibeli dengan slogan, melainkan melalui konsistensi kebijakan, dialog yang jujur, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pentingnya Aceh Positive Peace Index
Aceh kini membutuhkan alat ukur yang lebih tajam daripada sekadar indeks pertumbuhan ekonomi. Saya mengusulkan pembentukan Aceh Positive Peace Index—sebuah instrumen yang tidak hanya mengukur faktor perdamaian, tetapi juga variabel peace erosion (erosi perdamaian).
Indeks ini harus memotret hal-hal mendasar: apakah masyarakat percaya pada pemerintah? Apakah hak sipil mereka dihormati? Apakah pendidikan benar-benar meningkatkan daya saing? Dan apakah pengelolaan sumber daya alam seperti isu Blok Andaman memberikan manfaat bagi warga lokal atau justru menciptakan ketimpangan baru?
Tantangan Internal: Kualitas Kepemimpinan
Refleksi ini tidak lengkap tanpa keberanian untuk mengkritik diri sendiri. Perdamaian telah membuka ruang politik dan anggaran yang besar. Namun, romantisme sejarah perjuangan masa lalu tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi minimnya kompetensi dan integritas dalam mengelola pemerintahan.
Aceh membutuhkan kepemimpinan yang manajerial, bersih dari korupsi, dan mampu melakukan inovasi nyata. Kita tidak bisa terus menyalahkan pemerintah pusat atas setiap kegagalan pembangunan jika di tingkat lokal tata kelola masih jauh dari efisien. Otonomi adalah tanggung jawab; dan tanggung jawab membutuhkan kapasitas yang mumpuni.
Menjadi Inspirasi Dunia
Perdamaian Aceh adalah warisan bagi generasi mendatang. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa dua puluh tahun ke depan, dunia tidak lagi melihat Aceh sebagai bekas daerah konflik, melainkan sebagai laboratorium keberhasilan perdamaian.
Kita harus membuktikan bahwa rekonsiliasi bisa melahirkan pusat pendidikan unggul, laboratorium ekonomi syariah yang modern, dan industri bernilai tambah dari sumber daya alam sendiri. Itulah bentuk kemenangan sejati dari perdamaian: ketika yang dikenang bukan lagi perang yang pernah terjadi, melainkan peradaban hebat yang berhasil dibangun di atasnya.
Sumber: POTRET
