SEANTERONEWS.com – Di tengah riuhnya demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil sepanjang tahun 2026, musik kembali menegaskan posisinya sebagai instrumen perlawanan yang paling jujur. Dari lagu legendaris “Darah Juang” hingga karya hip-hop terbaru Iwa K bertajuk “DOAMAT”, lirik-lirik protes terus menggema di ruang publik, menjadi “kartu identitas” bagi mereka yang merasa aspirasinya tersumbat oleh tembok kekuasaan.
Lirik “Siapa bilang kami musuh negara, kami patuh terhadap Pancasila“ yang sempat viral, kini seolah menjadi mantra penenang sekaligus pembelaan di tengah ketegangan antara demonstran dan aparat. Kalimat tersebut bukan sekadar sajak, melainkan upaya meluruskan narasi agar rakyat yang menyampaikan aspirasi tidak mudah dicap sebagai musuh negara.
Musik sebagai Ruang Kontrol Sosial
Sosiolog menyebut fenomena ini sebagai cultural resistance atau perlawanan yang dimediasi budaya. Ketika spanduk dirampas dan suara dibatasi, musik tetap menjadi ruang aman bagi warga untuk menyuarakan keresahan. Lagu-lagu protes membantu membangun identitas kolektif, mempertegas posisi mahasiswa sebagai agent of change, dan menjadi penyambung lidah bagi kelompok marjinal.
Kehadiran sosok seperti mendiang John Tobing, pencipta “Darah Juang”, menjadi bukti bahwa karya besar lahir dari ketulusan, bukan ambisi panggung. Hingga kepergiannya pada Februari 2026, lagunya tetap nyaring, membuktikan bahwa ketidakadilan adalah kondisi yang melampaui masa jabatan rezim mana pun.
Evolusi Lirik: Dari “Darah Juang” ke “DOAMAT”
Evolusi lagu protes di Indonesia menunjukkan adaptasi yang menarik. Jika pada era 90-an lagu “Buruh Tani” karya Safi’i Kemamang menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme, kini Iwa K hadir dengan “DOAMAT” yang mewakili keresahan generasi digital terhadap tatanan hukum dan politik yang dinilai membingungkan.
Kritik Iwa K terhadap tatanan hukum yang dianggap “sirkus” dan lirik mengenai “Anak Haram Konstitusi” mencerminkan kegelisahan mendalam masyarakat terhadap integritas lembaga yudisial. Bahkan, lagu-lagu pop yang awalnya bukan lagu protes, seperti “Bodohnya Aku” milik Lyodra, kini kerap dinyanyikan massa aksi sebagai satire emosional atas kekecewaan rakyat terhadap pemerintah.
Refleksi atas Relasi Negara dan Rakyat
Fenomena “lagu perlawanan” yang terus hidup ini menyisakan pertanyaan besar bagi pemerintah: di mana letak kepercayaan publik? Ketika negara mengerahkan aparat militer untuk menghadapi mahasiswa, dan demonstran merasa perlu menegaskan bahwa mereka bukan musuh negara, maka ada ikatan kepercayaan yang telah retak.
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menyoroti kekhawatiran penggunaan komponen pertahanan (seperti Komcad) untuk urusan keamanan dalam negeri. Penggunaan instrumen pertahanan yang tidak proporsional hanya akan menciptakan jarak antara negara dan warganya, mengubah pandangan rakyat dari yang semula melihat negara sebagai pelindung, menjadi pengawas yang menakutkan.
Perlawanan melalui seni adalah bukti bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki denyut. Musik-musik ini akan terus hidup selama masih ada suara-suara yang tidak didengar dan ketidakadilan yang dibiarkan. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah negara tidak diukur dari seberapa sunyi ruang publik, tetapi dari seberapa besar negara mampu mendengar kritik meski disampaikan melalui melodi yang paling lirih sekalipun sebagai bahan perbaikan untuk mencapai keadilan sosial yang hakiki.[]
