SEANTERONEWS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang kini mendorong pembaruan kurikulum Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan lulusan perencanaan wilayah mampu menjawab tantangan penataan ruang modern yang semakin kompleks dan berbasis teknologi digital.
Transformasi kurikulum ini menjadi topik utama dalam Workshop Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) Tahun 2026 yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (15/7/2026).
Menjawab Paradigma Perencanaan Digital
Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, menegaskan bahwa paradigma penataan ruang saat ini telah bergeser ke arah digitalisasi dan analisis data spasial. Menurutnya, mahasiswa PWK tidak bisa lagi hanya dibekali dengan teori konvensional.
“Kurikulum PWK perlu memperkuat kompetensi dalam Sistem Informasi Tata Ruang. Mahasiswa harus fasih mengolah data geospasial, melakukan analisis berbasis teknologi, serta mampu mengomunikasikan hasil perencanaan secara efektif kepada masyarakat,” ujar Reny.
Reny menambahkan, kemampuan publikasi media sosial bagi seorang perencana (planner) masa depan juga menjadi poin penting. Hal ini diperlukan agar rencana tata ruang tidak hanya menjadi dokumen kaku, melainkan menjadi narasi yang mudah dipahami dan didukung oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.
Perencana Berbasis Sistem, Bukan Sekadar Dokumen
Pandangan serupa disampaikan oleh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Djuang Fadjar Sodikin. Ia menyoroti transisi penataan ruang nasional yang kini bergeser dari pendekatan dokumen menuju pendekatan berbasis sistem.
“Kita membutuhkan perencana yang mampu menjembatani dokumen rencana dengan dampak nyata di lapangan. Kurikulum harus menghasilkan planner lintas disiplin yang mampu bekerja dengan sistem digital untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” jelas Djuang.
Sinergi Akademik dan Pemerintah
Ketua ASPI, Holi Bina Wijaya, menyambut positif kolaborasi berkelanjutan antara asosiasi pendidikan dengan Kementerian ATR/BPN. Ia menilai keterlibatan Ditjen Tata Ruang sangat krusial dalam menyelaraskan arah pendidikan dengan kebijakan nasional, khususnya dalam percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Workshop ini menjadi titik tolak bagi perguruan tinggi untuk mengintegrasikan kebutuhan dunia kerja ke dalam kurikulum PWK. Melalui kemitraan strategis ini, pemerintah berharap Indonesia dapat mencetak tenaga perencana yang profesional, adaptif, dan inovatif.
Dengan SDM yang mumpuni dalam mengelola sistem informasi tata ruang dan data spasial, Indonesia optimis mampu mewujudkan penataan ruang yang lebih berkualitas, terintegrasi, serta berkelanjutan bagi masa depan pembangunan nasional.[]
