SEANTERONEWS.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyegaran pada pos menteri keuangan dikabarkan mulai kehilangan momentum. Berbagai tarik-ulur kepentingan politik serta keengganan dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah disinyalir menjadi alasan utama meredupnya isu perombakan tersebut.
Merujuk pada laporan utama Majalah Tempo, pembahasan seputar pergantian bendahara negara ini memicu dinamika yang cukup hangat di internal koalisi pemerintah, dengan beberapa catatan krusial:
Resistensi Koalisi Terhadap Evaluasi Anggaran
Mayoritas partai politik besar di parlemen menyatakan keberatan terhadap rencana pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kekhawatiran utama parpol koalisi adalah potensi dilakukannya peninjauan ulang atau pemangkasan alokasi anggaran untuk berbagai program strategis nasional, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bagi partai-partai pendukung, komitmen serta stabilitas anggaran program tersebut dianggap sangat sensitif karena menyangkut keberlanjutan agenda bersama koalisi.
Sebelum isu ini meredup, terdapat tiga nama tokoh finansial yang sempat dipertimbangkan masuk ke meja Presiden sebagai kandidat potensial menteri keuangan baru. Ketiga nama tersebut adalah Rosan Perkasa Roeslani, Budi Gunadi Sadikin, dan Chatib Basri. Namun, usulan nama-nama ini langsung direspons dengan penolakan oleh partai-partai penyokong pemerintah.
Bantahan Resmi dari Istana Kepresidenan
Menanggapi spekulasi yang berkembang di ruang publik, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melayangkan bantahan keras terkait isu pencopotan ataupun pengunduran diri menteri keuangan saat ini.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Istana juga mengimbau publik agar tidak mudah termakan oleh spekulasi liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Alih-alih merombak kabinet, pihak Istana menyatakan bahwa Presiden Prabowo saat ini memilih fokus mengandalkan jajaran tim ekonomi yang ada—termasuk sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah kolaboratif tersebut dinilai jauh lebih mendesak guna meredam gejolak pasar serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang belakangan ini sempat berada di bawah tekanan sentimen global.[]
