SEANTERONEWS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mematangkan langkah strategis untuk memangkas ketergantungan impor garam industri melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini diharapkan menjadi akselerator utama dalam mewujudkan kemandirian komoditas garam di tanah air.
Inisiatif pembangunan sentra industri ini selaras dengan peta jalan nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan dan industri. Langkah ini juga mendukung penuh pencapaian target swasembada garam nasional pada tahun 2027 mendatang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Kebutuhan garam di dalam negeri terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data evaluasi, pada tahun 2024 saja, total kebutuhan garam nasional telah menyentuh angka 4,8 milian ton.
Namun, sangat disayangkan bahwa lebih dari 55 persen dari kebutuhan tersebut terpaksa dipenuhi lewat jalur impor, terutama jenis garam spesifikasi tinggi yang dibutuhkan oleh sektor manufaktur dan industri kimia.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata mendatangkan lebih dari 2,6 juta ton garam setiap tahunnya dari luar negeri.
Padahal, sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yang menyimpan potensi pesisir luar biasa melimpah untuk dikonversi menjadi lahan produksi garam berkualitas tinggi.
Melalui siaran pers resminya pada Sabtu (6/6/2026), KKP menjelaskan bahwa realisasi K-SIGN di Rote Ndao merupakan jawaban taktis atas tantangan ketahanan nasional. Komoditas garam bukan sekadar bumbu dapur di tingkat rumah tangga, melainkan bahan baku vital bagi keberlangsungan rantai pasok industri skala besar.
Di sektor pangan, garam diperlukan untuk pengolahan kecap, saus, makanan kaleng, hingga minuman bernutrisi. Sementara di sektor manufaktur, komoditas ini merupakan bahan dasar pembuatan soda kaustik, klorin, sabun, tekstil, kaca, deterjen, serta industri penyamakan kulit. Lebih jauh lagi, industri farmasi dan medis sangat bergantung pada garam steril berstandar tinggi untuk memproduksi cairan infus, oralit, hingga antiseptik.
Menanggapi kekhawatiran publik perihal potensi dampak lingkungan dari aktivitas industri berskala besar ini, KKP memastikan bahwa pembangunan fisik K-SIGN mengadopsi prinsip ekonomi biru yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan.
Seluruh proses pengerjaan konstruksi di lapangan diklaim telah melalui kajian teknis, pemenuhan dokumen AMDAL, serta perizinan lingkungan yang ketat sesuai regulasi yang berlaku.
Sebagai bukti komitmen terhadap pemulihan ekosistem pesisir, KKP secara bertahap melakukan penanaman mangrove di sekeliling wilayah industri K-SIGN.
Setelah berhasil merehabilitasi lahan pesisir seluas 24 hektare dengan tanaman mangrove pada tahun 2025, KKP menargetkan penanaman tambahan seluas 100 hektare di wilayah pesisir Rote Ndao sepanjang tahun 2026 ini.
Rimbunnya tanaman bakau ini nantinya diproyeksikan tidak hanya menjadi penyaring alami air laut, melainkan juga berfungsi sebagai benteng pertahanan ekologis untuk meminimalkan abrasi pantai, meredam hantaman gelombang tinggi, serta melestarikan habitat biota laut di NTT.
Pemerintah memastikan bahwa jalannya pembangunan infrastruktur ini akan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah melalui rangkaian dialog interaktif, sosialisasi terbuka, serta forum konsultasi publik secara berkala.
Keberadaan K-SIGN diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru secara masif, menyerap tenaga kerja terampil lokal, menghidupkan ekosistem pelaku UMKM di NTT, serta menumbuhkan roda perekonomian baru di kawasan perbatasan selatan Indonesia.
Melalui integrasi antara pemanfaatan teknologi produksi garam modern dan pelestarian alam pesisir, KKP optimistis sentra industri baru di NTT ini akan menjadi penopang utama swasembada garam sekaligus meningkatkan taraf hidup nelayan dan petambak garam lokal secara berkelanjutan.[]
