SEANTERONEWS.com –Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang memberhentikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua Wakil Kepala BGN, Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya, mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.
Keputusan pemecatan tersebut kini ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan tindak pidana korupsi di internal lembaga baru tersebut.
Pengamat intelijen dan geopolitik nasional, Amir Hamzah, menyampaikan apresiasi mendalam atas ketegasan kepala negara. Ia mendesak Korps Adhyaksa untuk mengusut tuntas indikasi penyelewengan anggaran di BGN tanpa pandang bulu hingga menyentuh aktor intelektualnya.
“Kejaksaan Agung harus bergerak serius dan tidak boleh setengah hati. Pengusutan kasus ini wajib dilakukan secara transparan hingga ke akar-akarnya,” tegas Amir dalam keterangannya yang dikutip dari saluran YouTube RICChannel25, Minggu (7/6/2026).
Menurut Amir, penegakan hukum di tubuh BGN menjadi momentum krusial untuk melakukan evaluasi total terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi struktural ini sangat mendesak agar program prioritas tersebut dapat terealisasi secara bersih, efektif, dan sesuai dengan visi besar yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Prahara hukum di tubuh BGN ini dikhawatirkan dapat mengganggu integrasi program-program strategis nasional lainnya. Program MBG sejatinya dirancang untuk saling menopang dengan pilar pembangunan lain, seperti penguatan ekonomi warga lewat Koperasi Desa Merah Putih serta peningkatan kualitas pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
“Program MBG ini memiliki efek domino yang sangat luas. Keberlangsungannya berkaitan langsung dengan geliat dunia usaha lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, mengingat program ini membutuhkan pasokan komoditas pangan skala besar seperti daging, telur, susu, hingga sayur-sayuran dari para peternak dan petani lokal,” papar Amir.
Guna mengantisipasi terjadinya kebocoran anggaran serta tumpang tindih kewenangan di masa mendatang, Amir menyodorkan rekomendasi taktis kepada pemerintah. Ia mendorong penataan ulang struktur organisasi BGN agar memiliki pembagian kerja dan sistem pengawasan yang jelas.
Formulasi kelembagaan BGN dinilai perlu dipertegas jangkauan operasionalnya secara berjenjang, mulai dari jajaran pimpinan di tingkat pusat, wilayah provinsi, hingga unit pelaksana di tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Dengan struktur birokrasi yang ramping, transparan, dan terdesentralisasi, pengawasan terhadap distribusi anggaran logistik pangan diyakini akan berjalan lebih akuntabel.
Langkah pembenahan menyeluruh ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin hak pemenuhan gizi anak-anak Indonesia bersih dari praktik rasuah.[]
