SEANTERONEWS.com – Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk memperdalam kemitraan strategis jangka panjang di berbagai sektor industri masa depan dan integrasi ekonomi global. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, dengan delegasi pemerintah Jepang di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Prancis pada Rabu (3/6/2026).
Kolaborasi antardua kekuatan ekonomi di Asia ini dirancang untuk menjawab ketidakpastian geopolitik global sekaligus memperkuat rantai pasok kawasan.
Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Jepang tetap menjadi salah satu mitra paling strategis bagi Indonesia dalam mempercepat transisi menuju industri hijau. Dalam pertemuan tersebut, pihak Indonesia mendorong para produsen otomotif terkemuka Jepang untuk meningkatkan nilai investasi mereka di ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) nasional.
Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan hilirisasi nikel untuk rantai pasok baterai global, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di kancah manufaktur ramah lingkungan. Selain itu, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di sektor energi terbarukan, khususnya pengembangan panas bumi (geotermal).
“Indonesia berkomitmen mempercepat agenda pembangunan nasional melalui investasi berkelanjutan dan adopsi teknologi maju dari Jepang. Penguatan kualitas sumber daya manusia juga berjalan beriringan lewat program magang terintegrasi di perusahaan-perusahaan Jepang,” jelas Airlangga.
Di sektor ketenagalistrikan rendah emisi, Indonesia dan Jepang mulai mematangkan rencana studi bersama mengenai teknologi nuklir sipil melalui pemanfaatan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR).
Sebagai negara kepulangan kepulauan, penguatan sektor maritim menjadi fokus bahasan yang tidak kalah penting. Jepang menyatakan dukungannya dalam mendongkrak daya saing industri galangan kapal dan perkapalan domestik Indonesia.
Langkah ini mencakup kajian mendalam dan evaluasi bersama yang turut melibatkan organisasi ekonomi internasional, OECD. Kemitraan maritim ini dinilai krusial mengingat kebutuhan Indonesia akan ribuan armada kapal baru guna menyokong konektivitas logistik nasional, distribusi fishery, serta ketahanan pangan di berbagai wilayah.
Dalam hal kerja sama perdagangan bilateral, tahapan finalisasi Amandemen Protokol Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) ditargetkan rampung pada paruh kedua tahun 2026 ini. Pembaruan perjanjian dagang ini diyakini akan semakin mempermudah akses pasar dan menaikkan nilai ekspor kedua negara.
Indonesia juga menggalang dukungan penuh dari Tokyo terkait proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2028. Di samping itu, Jakarta berharap dukungan politik dari Jepang dapat mempermudah langkah Indonesia untuk bergabung dalam pakta perdagangan bebas multilateral Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Menghadapi tren kebijakan tarif sepihak dan proteksionisme yang meningkat di beberapa negara Barat, Indonesia dan Jepang berkomitmen untuk menjaga sistem perdagangan internasional yang adil, terbuka, dan patuh pada aturan multilateral. Kedua negara juga menyoroti isu kelebihan kapasitas produksi baja dunia yang berpotensi mendistorsi pasar global.
Sebagai langkah konkret selanjutnya, Menko Airlangga dijadwalkan bertolak ke Brussel untuk melakukan dialog strategis dengan Uni Eropa guna membahas dinamika perdagangan baja global. Di saat yang sama, pihak Jepang berjanji akan terus menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk praktik proteksionisme yang dapat menghambat laju pemulihan ekonomi dunia.[]
