SEANTERONEWS.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melakukan perombakan kepemimpinan pada Badan Gizi Nasional (BGN) per 2 Juni 2026. Dadan Hindayana, yang menjabat sebagai Kepala BGN pertama, resmi diberhentikan dari posisinya bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Jabatan Kepala BGN kini beralih kepada Nanik S. Deyang.
Langkah ini diambil setelah lembaga yang mengelola program prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) tersebut terus mendapat perhatian intensif dari publik dan legislatif akibat berbagai dinamika operasional selama beberapa bulan terakhir.
Sebelum berkecimpung di pemerintahan, Dadan Hindayana dikenal sebagai akademisi senior dari IPB University. Pria kelahiran Garut, 10 Juli 1967 ini memiliki latar belakang keilmuan yang kuat di bidang Hama dan Penyakit Tumbuhan. Setelah lulus sebagai salah satu lulusan terbaik IPB pada tahun 1990, ia melanjutkan studi magister Entomologi Terapan di University of Bonn, Jerman, dan meraih gelar doktor dari Leibniz Universität Hannover pada tahun 2000.
Sebagai dosen tetap di IPB sejak 1992, Dadan menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk memimpin Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK) Banau di Halmahera Barat pada periode 2014-2022. Dengan skor publikasi ilmiah Sinta mencapai 643, dedikasinya dalam riset pertanian dan entomologi telah diakui lewat berbagai penghargaan nasional, termasuk Satyalancana Karya Satya tingkat X, XX, hingga XXX dari pemerintah Indonesia.
Perjalanan barunya di ranah birokrasi dimulai pada 19 Agustus 2024 ketika Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Kepala BGN melalui Keppres Nomor 94B Tahun 2024, sebuah jabatan yang kemudian dipertahankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai lembaga baru yang mengawal program nasional bernilai strategis, BGN kerap berada di bawah pengawasan ketat masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sepanjang perjalanannya, beberapa kebijakan operasional lembaga ini sempat memicu diskusi hangat di ruang publik.
Di antaranya adalah rencana pengadaan kendaraan operasional daerah berupa sepeda motor listrik yang semula dikabarkan berjumlah 70.000 unit, namun kemudian diklarifikasi menjadi 21.801 unit. Selain itu, alokasi anggaran operasional senilai Rp113,91 miliar untuk jasa penyelenggara acara (event organizer) juga sempat dipertanyakan sebelum akhirnya dijelaskan sebagai kebutuhan mendasar bagi sosialisasi program lembaga baru.
Sorotan publik juga mengarah pada aktivitas internal lembaga, termasuk dokumentasi kegiatan olahraga golf pada Desember 2025 yang sempat viral di tengah situasi bencana di wilayah Sumatera, meskipun pihak internal mengklarifikasi acara tersebut sebagai ajang penggalangan dana kemanusiaan (charity).
Puncak dari evaluasi terhadap kinerja BGN berkaitan erat dengan teknis pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis di lapangan. Munculnya beberapa laporan kasus keracunan makanan di sejumlah daerah operasional memicu desakan agar pengawasan kualitas menu diperketat.
Di samping itu, wacana memperluas jangkauan program MBG hingga ke luar negeri yakni menyasar sekitar 1.480 anak pekerja migran di Sekolah Indonesia Jeddah dan Makkah mendapat catatan kritis dari DPR. Pihak legislatif menilai langkah ekspansi tersebut belum mendesak mengingat target sasaran program di dalam negeri sendiri sangat masif, diproyeksikan mencapai 82 juta penerima manfaat pada tahun 2026.
Berbagai pertimbangan evaluatif tersebut akhirnya mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan penyegaran struktur kepemimpinan demi menjaga stabilitas, efektivitas, serta kepercayaan publik terhadap jalannya program kesejahteraan sosial nasional ini ke depan.
