BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh. Berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur pada Senin (18/5/2026), pertemuan strategis ini difokuskan untuk mengurai berbagai kendala pada masa transisi pemulihan pascabencana.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan utama, termasuk Dr. Imran, Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana wilayah Sumatera/Aceh, para Asisten Sekda Aceh, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Selain itu, pimpinan lembaga dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Aceh turut berpartisipasi secara virtual.
Dalam forum tersebut, Wagub Fadhlullah menyoroti sejumlah hambatan yang memperlambat laju pemulihan. Pertama, lemahnya integrasi dan validasi data. Terdapat tumpang tindih pencatatan tingkat kerusakan antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, dan kementerian terkait, yang berimbas pada lambatnya penyaluran bantuan.
Kedua, polemik pembagian kewenangan dan sumber pendanaan. Proses rehabilitasi infrastruktur vital—seperti jalan raya, jembatan, tanggul, jaringan irigasi, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan—masih membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif untuk menentukan pihak pelaksana.
Ketiga, penyelesaian hak-hak dasar penyintas bencana. Penyaluran Hunian Tetap (Huntap), Hunian Sementara (Huntara), Jaminan Hidup (Jadup), hingga bantuan sosial kerap terganjal masalah administrasi, ketidakjelasan status lahan, serta minimnya akses air bersih dan aliran listrik di lokasi relokasi.
Guna mengurai benang kusut tersebut, Wagub Fadhlullah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh bupati dan wali kota di Aceh. Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan validasi data spesifik seperti By Name By Address (BNBA), dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna), serta rincian kerusakan infrastruktur.
“Seluruh daerah harus menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan. Posko rehab-rekon di daerah wajib diaktifkan kembali secara penuh untuk keperluan pembaruan data harian, verifikasi lapangan, dan pemantauan progres pemulihan,” tegas Fadhlullah.
Lebih lanjut, Wagub mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menjemput bola dalam berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pusat. Hal ini penting untuk mencegah penundaan perbaikan akibat birokrasi dan sengketa kewenangan. Ia juga menggarisbawahi perlunya dukungan afirmatif dari Pemerintah Pusat agar rehabilitasi berjalan terintegrasi.
Terkait pendanaan, Fadhlullah mengingatkan agar alokasi anggaran tambahan dari Transfer ke Daerah (TKD) atau APBD difokuskan sepenuhnya untuk pemulihan bencana. Langkah ini sejalan dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
“Prioritas utama kita adalah mengembalikan layanan dasar masyarakat terdampak. Pastikan hunian, akses jembatan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih, listrik, irigasi sawah, serta perputaran ekonomi warga segera pulih seperti sedia kala,” pungkas Wagub Aceh.[]
