MEULABOH – Mandeknya proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Meulaboh memantik kekecewaan mendalam dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar. Tersendatnya aliran anggaran membuat fasilitas kesehatan vital yang berlokasi di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat itu terpaksa dihentikan sementara.
Kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh Malik Mahmud saat melakukan peninjauan lapangan ke lokasi proyek pada Minggu (17/5/2026). Dalam kunjungan kerja tersebut, ia turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi.
Bagi Malik Mahmud, berhentinya proyek ini adalah sebuah kerugian besar, mengingat pengerjaan fisik bangunan sebenarnya telah separuh jalan.
“Saya sangat menyayangkan kenapa pembangunan ini harus terhenti, padahal progres di lapangan sudah mencapai 50 persen. Jika tidak segera dilanjutkan, kita khawatir bangunan yang sudah berdiri ini akan rusak dan terbengkalai begitu saja,” ungkap Wali Nanggroe.
Merespons krisis anggaran tersebut, Malik Mahmud tidak tinggal diam. Ia berkomitmen penuh untuk mengambil langkah taktis dengan menjembatani komunikasi langsung ke tingkat pemerintah pusat.
Wali Nanggroe berencana membawa Bupati Aceh Barat untuk bertatap muka langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Tujuannya satu: meminta intervensi dan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar megaproyek kesehatan ini bisa tuntas.
“Pak Bupati ini adalah anak buah saya, dan saya sudah tegaskan akan membawa beliau menghadap Presiden. Kita akan duduk bersama, berbicara langsung memohon perhatian dan bantuan pusat. Saya sangat optimis Bapak Presiden akan bersedia membantu,” tegas Malik.
Ia juga meminta doa dan dukungan moril dari seluruh elemen masyarakat Aceh agar ikhtiar bersama ini membuahkan hasil positif, sehingga RS Regional Meulaboh dapat segera dimanfaatkan oleh warga di wilayah pantai barat selatan Aceh.
Di tempat yang sama, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, memaparkan skenario pendanaan yang tengah diupayakan oleh pemerintah daerah. Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang sedang dalam masa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Tarmizi memproyeksikan, untuk kelanjutan konstruksi jangka pendek di tahun ini, pihaknya tengah memperjuangkan alokasi dana minimal sebesar Rp50 miliar dari provinsi.
“Untuk tahun depan, seiring dengan kembalinya Dana Otonomi Khusus (Otsus), kami telah mengusulkan skema penganggaran multiyears (tahun jamak) kepada pihak legislatif dan TAPA dengan nilai minimal Rp150 miliar,” jelas Tarmizi.
Bupati Aceh Barat itu menaruh harapan besar agar seluruh skema pembiayaan ini berjalan mulus tanpa hambatan. Jika proyeksi anggaran dari provinsi maupun lobi ke pusat berhasil direalisasikan, pemerintah daerah menargetkan RS Regional Meulaboh sudah bisa diluncurkan (launching) dan beroperasi penuh melayani masyarakat pada tahun 2028 mendatang.[]
