SEANTERONEWS.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melayangkan teguran keras terkait kinerja birokrasi pemerintahan yang dinilai masih kaku, tidak efisien, dan menjadi batu sandungan utama bagi pertumbuhan investasi di Tanah Air.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kepala Negara di sela-sela agenda penyerahan dana sitaan negara senilai Rp10,2 triliun dari Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Acara serah terima yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Rabu (13/5/2026) ini, menjadi panggung bagi Presiden untuk menyoroti urgensi reformasi sistem perizinan.
Menurut Presiden, minat para pemilik modal, baik domestik maupun asing, untuk menyuntikkan dananya ke Indonesia sebenarnya sangat tinggi. Sayangnya, antusiasme tersebut kerap kandas akibat terbentur tembok birokrasi yang berbelit-belit di lapangan.
Ketimpangan Waktu Izin: Indonesia vs Negara Tetangga
Lebih lanjut, Prabowo membedah realitas pahit ihwal rentang waktu pengurusan izin usaha di Indonesia. Ia menyoroti bagaimana para investor sering kali harus menunggu satu hingga dua tahun hanya untuk mendapatkan legalitas operasional. Kondisi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan negara-negara pesaing yang mampu merampungkan proses serupa dalam hitungan minggu.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun, sedangkan di negara lain dua minggu,” ungkap Kepala Negara menirukan keluhan para pelaku usaha.
Ketertinggalan durasi perizinan ini dinilai sangat merugikan posisi tawar Indonesia di kancah persaingan ekonomi global. Jika rantai birokrasi ini tidak segera dipangkas, Presiden khawatir Indonesia akan terus kehilangan momentum emas untuk menarik modal asing yang krusial bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Instruksi Tegas untuk Seluruh Kementerian dan Lembaga
Merespons lambannya mesin birokrasi tersebut, Presiden Prabowo menuntut adanya tindakan nyata dan cepat dari seluruh jajaran di tingkat kementerian dan lembaga (K/L). Ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan bukan lagi sebatas wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.
Penyederhanaan regulasi dan digitalisasi pelayanan harus segera diwujudkan agar efisiensi waktu dapat tercapai secara maksimal.
“Semua pejabat dari semua K/L, cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit,” tegas Prabowo memberikan instruksi mutlak.
Melalui dorongan keras ini, pemerintah diharapkan mampu membenahi ekosistem investasi nasional, sehingga Indonesia dapat tampil sebagai destinasi penanaman modal yang ramah, efisien, dan berdaya saing tinggi di mata dunia.
